IBUKOTAKINI.COM—Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap pemerintah pusat memberikan wewenang pengawasan pertambangan kepada pemerintah daerah guna meminimalisasi dampak negatif dari pertambangan.Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan bahwa saat ini izin pertambangan telah ditarik ke pemerintah pusat. Namun, kepala daerah harus tetap memiliki wewenang untuk mengawasi agar dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan baik TNI maupun Polri.“Jika saya bupati atau wali kota mungkin saya bisa gugat. Tapi, karena saya gubernur dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tentu tidak bisa. Artinya, sama dengan menggugat diri sendiri,” kata Isran Noor pada peringatan Puncak Hari Lingkungan (Harling) Hidup Sedunia 2021 di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (29/6/2021).&nbsp;Isran berpendapat perlu ada aturan yang menetapkan kepala daerah memiliki tanggung jawab moral terkait pengawasan pertambangan di daerah. Saat ini, tak ada beleid yang menyebutkan hal tersebut dalam izin pertambangan.Isran menilai aturan ini penting agar kepala daerah bisa tetap mengawasi agar aktivitas pertambangan tidak merugikan masyarakat karena Benua Etam memiliki cadangan batu bara yang masih aktif ditambang.&nbsp;&nbsp;

medium_29-06-2021-09-24-10-8156.jpeg

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap pemerintah pusat memberikan wewenang pengawasan pertambangan kepada pemerintah daerah.

Gubernur Kaltim Berharap Kepala Daerah Diberi Wewenang Pengawasan Tambang