IBUKOTAKINI.COM — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi keselamatan masyarakat dengan melarang penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang, khususnya pengangkutan batu bara.Penegasan itu disampaikan Rudy Mas'ud saat menjawab pertanyaan wartawan di Balikpapan, Kamis (19/6/2025). Ia menegaskan bahwa seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menggunakan jalan khusus atau jalan hauling dalam menjalankan operasional mereka.“Kita mendapatkan perintah langsung dari undang-undang, bahwa kegiatan hauling wajib menggunakan jalan tambang. Tidak boleh menggunakan jalan umum,” tegasnya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/soal-tambang-gus-nadir-kritik-ulil-abshar-abdalla">Soal Tambang, Gus Nadir Kritik Ulil Abshar Abdalla - ibukotakini.com</a></blockquote>Menanggapi maraknya penggunaan jalan umum oleh truk tambang di kawasan Batu Kajang dan Muara Komam, Kabupaten Paser, Gubernur menyebutkan bahwa solusi sudah disepakati bersama perusahaan pemilik izin tambang.Rencananya, batu bara akan diangkut melalui jalur hauling yang sedang disiapkan, yakni jalan milik PT Tabalong Prima Resources sepanjang 143 kilometer. Jalur ini akan menghubungkan wilayah tambang di Kalimantan Selatan hingga ke pelabuhan yang akan dibangun di Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.Gubernur mengingatkan bahwa regulasi soal larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 91.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/wagub-kaltim-minta-perusahaan-batubara-bangun-jalan-sendiri">Wagub Kaltim Minta Perusahaan Batubara Bangun Jalan Sendiri - ibukotakini.com</a></blockquote>“Kalau tetap nekat menggunakan jalan umum, perusahaan bisa dikenai sanksi administratif hingga pembekuan izin,” ujarnya.Dalam rapat bersama Plt Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Al Muktabar, di Istana Wapres pada Senin (16/6/2025), Gubernur Rudy juga menyampaikan bahwa bila jalan hauling belum tersedia, bisa diberikan kebijakan sementara dengan pengawasan ketat dan batas waktu konstruksi.“Tambang boleh jalan, ekonomi harus tumbuh. Tapi keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.Pemprov Kaltim akan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan inspektur tambang untuk memastikan aturan ini ditegakkan di lapangan. Gubernur berharap tidak ada lagi kecelakaan atau insiden akibat truk tambang yang melintas di jalan umum.“Kita ini negara hukum. Jalan umum untuk rakyat, bukan untuk tambang,” pungkasnya. ***&nbsp;

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud kembali menegaskan sikapnya terkait angkutan tambang.

izin tambang.jpg

“Kita ini negara hukum. Jalan umum untuk rakyat, bukan untuk tambang,”

Gubernur Kembali Menegaskan Larangan Angkutan Tambang Lewat Jalan Umum