IBUKOTAKINI.COM &ndash; Monitoring Centre for Prevention (MCP) atau Pusat Pemantauan untuk Pencegahan oleh Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) menilai capaian kinerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur masih rendah. Terkait penilaian itu, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menyatakan siap melakukan perbaikan.
Pernyataan ini disampaikan Wagub Hadi Mulyadi saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2020 di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (12/5/2020).
"Untuk Kaltim ada progress perangkat daerah masih rendah. Mungkin kami selaku kepala daerah tidak melihatnya secara detail. Tapi paling tidak ini catatan KPK untuk kami semua di daerah untuk segera melakukan perbaikan," kata Hadi Mulyadi.
Karena itu, lanjut Wagub, dirinya sangat berharap KPK memberikan informasi lebih mendalam, sekaligus arahan langkah tepat yang harus dilakukan kepala daerah untuk perangkat daerahnya.
Hadi mengakui catatan atau informasi yang disampaikan MCP oleh Tim Koordinator Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK, ternyata tidak hanya di tingkat provinsi tetapi perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kota se Kaltim.
"Mudah-mudahan arahan dan masukan tertulis dari tim Korsupgah KPK, sehingga di tahun 2020 ini sudah semakin baik dan tidak rendah lagi kinerjanya," ungkap Hadi.
Rakor yang diinisiasi Satuan Tugas Pencegahan/Koordinator Wilayah IV dilaksanakan secara virtual dipimpin Kepala Korwil Pencegahan IV KPK Nana Mulyana dan diisi paparan Alfi R Waluyo tentang aplikasi MCP dan upaya pencegahan. Dalam MCP Korsupgah KPK, Kaltim masuk wilayah IV bersama Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau.

Hasil Pusat Pemantauan KPK Rendah, Pemprov Kaltim Berbenah 

Wagub berharap KPK beri informasi lebih mendalam.