<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> — Para pelaku bisnis yang terdampak kebijakan penerapan Devisa Hasil Eksport (DHE) mulai bersuara. salah satunya PT Hillcon Tbk.&nbsp;Emiten dengan kode HILL menyatakan mendukung rencana pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.&nbsp;Namun, perseroan meminta pemerintah menyiapkan platform digital yang transparan serta melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaan kebijakan.Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Hillcon Tbk, Hirsan Qiu, dalam surat tanggapan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 26 Mei 2026.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/rkab-dipangkas-50-persen-begini-cara-bupati-ardiansyah-antisipasi-phk">RKAB Dipangkas 50 Persen, Begini Cara Bupati Ardiansyah Antisipasi PHK - ibukotakini.com</a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/ekspor-cpo-dan-batu-bara-lewat-danantara-ini-penjelasan-airlangga">Ekspor CPO dan Batu Bara Lewat Danantara, Ini Penjelasan Airlangga - ibukotakini.com</a></blockquote>Surat tersebut merupakan respons atas permintaan penjelasan BEI terkait pemberitaan media massa mengenai rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor.“Perseroan menanggapi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia dengan meminta pemerintah membangun platform digital yang transparan, sosialisasi masif sebelum diberlakukan," tulis Hirsan.&nbsp;Ia juga meminta pemerintah segera memperbaiki atau merevisi peraturan jika dalam evaluasi tiga bulanan ditemukan dampak negatif pada volume perdagangan nasional.Dalam penjelasannya kepada BEI, Hillcon menegaskan kebijakan tata kelola ekspor SDA tidak berdampak langsung terhadap kegiatan usaha perseroan. Perusahaan menyebut posisinya hanya sebagai penyedia jasa kontraktor.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dua-tahun-menjabat-presiden-prabowo-subianto-sudah-4-kali-ke-prancis">Dua Tahun Menjabat, Presiden Prabowo Subianto Sudah 4 Kali ke Prancis - ibukotakini.com</a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/respons-kebijakan-wajib-lapor-ekspor-batu-bara-begini-sikap-apindo-kaltim">Respons Kebijakan Wajib Lapor Ekspor Batu Bara, Begini Sikap APINDO Kaltim - ibukotakini.com</a></blockquote>“Perseroan tidak berdampak langsung dengan tata kelola SDA yang baru berhubung perseroan hanya memberikan jasa kontraktor. Perseroan lebih berdampak dengan kuota produksi RKAB yang disetujui oleh Kementerian ESDM,” tulis perseroan.Manajemen juga menyatakan belum memiliki strategi mitigasi khusus maupun rencana tindakan korporasi terkait kebijakan tersebut. Alasannya, perusahaan menilai dampak kebijakan terhadap operasional Hillcon relatif minim.“Perseroan belum memiliki rencana tindakan korporasi dalam memitigasi kebijakan pemerintah tersebut karena perseroan tidak berdampak,” demikian keterangan Hillcon.Sebelumnya, BEI meminta klarifikasi kepada Hillcon terkait potensi dampak penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA terhadap kelangsungan usaha, operasional, kondisi keuangan, hingga perjanjian pembiayaan perseroan.***<h2>&nbsp;</h2>&nbsp;

PT Hillcon Tbk merespons rencana PP Tata Kelola Ekspor SDA dengan meminta platform digital transparan dan evaluasi tiga bulanan kebijakan ekspor satu pintu.

Hillcon Respons Rencana PP Tata Kelola Ekspor SDA, Minta Evaluasi Tiga Bulan