<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2024/11/1730452487087.jpeg"></figure><a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan pertama tahun 2024/2025 di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024)."Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik," ujar Pandi.Pandi mengungkapkan bahwa pengalaman tahun 2023 dan 2024 menunjukkan masih adanya permasalahan terkait keterlambatan penyerapan anggaran. Ia menekankan perlunya langkah-langkah pencegahan agar hal serupa tidak terjadi di tahun mendatang."Kami tidak ingin pengalaman buruk ini terulang kembali. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat harus dilakukan oleh semua anggota DPRD," tambahnya.Fraksi Partai Demokrat memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar segera melakukan lelang dini untuk beberapa kegiatan dan pengadaan barang/jasa. Langkah ini dianggap penting guna menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun serta mencegah potensi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) yang besar.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/anggota-dprd-kutim-novel-tyty-masih-temukan-kendala-listrik-dan-air-bersih-di-bengalon">Anggota DPRD Kutim Novel Tyty Masih Temukan Kendala Listrik dan Air Bersih di Bengalon - ibukotakini.com</a></blockquote>"Ini penting untuk menghindari menumpuknya kegiatan di akhir tahun serta potensi terjadinya SILPA yang besar," jelas Pandi.Saran tersebut sejalan dengan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Kepala LKPP, dan Kepala BPKP pada 2021 yang mengamanatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara lebih terencana.Pandi juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pengadaan, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021."Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat mengalihkan proses pengadaan secara manual menjadi transaksi melalui katalog elektronik lokal dan toko daring," paparnya.Ia optimis bahwa dengan mengadopsi teknologi, proses pengadaan akan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.Pandi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Menurutnya, kerja sama yang erat akan memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat."Kami siap bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat," tutupnya. (Adv)

MAS ADIT.png

Hindari Penyalahgunaan, DPRD Kutai Timur Suarakan Pengawasan Ketat APBD 

DPRD.jpg

Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran