<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Tolak penghapusan insentif, ribuan guru menggelar aksi protes ke Balaikota Samarinda, Senin, 3 Oktober 2022. Aksi itu dipicu Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidikan.&nbsp;Ketua Forum Peduli guru, Muhammad Iqro menilai&nbsp;surat edaran Wali Kota Samarinda&nbsp;bertentangan dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh para guru yaitu menaikkan kesejahteraan."Terkait dengan TPG apakah bisa diundangkan, narasi yang berbeda dari penulisan APBD, sesuai pemeirntah pusat melalui&nbsp;APBN sudah pasti dari TPG," kata Iqro.Para guru menuntut&nbsp;empat hal kepada&nbsp;Wali Kota Samarinda, Andi Harun.&nbsp;Pertama, para guru&nbsp;menginginkan revisi terhadap Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai&nbsp;khususnya pasal 9.&nbsp;Dalam pasal itu&nbsp;berisi penjelasan&nbsp;bahwa TPP tidak diberikan kepada pegawai yang menjabat sebagai guru/pengawas sekolah.Kedua, para guru mengusulkan&nbsp;revisi Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai salah satu jaminan hukum peningkatan kesejahteraan Guru di Kota Samarinda.Ketiga, membatalkan surat edaran dari Sekretaris Daerah Kota Samarinda Tanggal 16 September&nbsp;2022 Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan.Ketua Forum Peduli guru, Muhammad Iqro menilai&nbsp;surat edaran Wali Kota Samarinda&nbsp;bertentangan dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh para guru yaitu menaikkan kesejahteraan."Terkait dengan TPG apakah bisa diundangkan, narasi yang berbeda dari penulisan APBD, sesuai pemeirntah pusat melalui&nbsp;APBN sudah pasti dari TPG," kata Iqro.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/unsur-pimpinan-dprd-balikpapan-temui-pengunjuk-rasa-menolak-kenaikan-bbm">Unsur Pimpinan DPRD Balikpapan Temui Pengunjuk Rasa Menolak Kenaikan BBM - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/demo-sopir-truk-masih-bertahan-250-truk-dikerahkan">Demo Sopir Truk Masih Bertahan, 250 Truk Dikerahkan - ibukotakini.com</a></li><li>https://ibukotakini.com/read/tuntut-tambahan-kuota-solar-bersubsidi-sopir-truk-demo-di-kantor-wali-kota-balikpapan</li></ul>Terakhir, menuntut insentif bagi semua guru tanpa terkecuali di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar tetap dibayarkan hingga akhir 2022.Sementara Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan komitmennya memperjuangkan kesejahteraan para guru. Andi Harun bahkan menyampaikan bahwa di kepemimpinannya, dia ingin guru di Samarinda meningkat penghasilannya. Dalam pidato tanggapannya, Andi harun menegaskan bahwa tidak ada penghapusan insentif."Jangankan tindakan, niat saja tidak ada untuk menghapus insentif guru," ujar Andi Harun. Dia heran mengapa ada isu penghapusan yang beredar di kalangan guru, padahal melalui organisasi profesi seperti PGRI perwakilan guru semestinya bisa melakukan tabayun sehingga tidak perlu ada demo ribuan guru seperti hari ini.Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah kota sedang memikirkan dan mencari jalan agar bagaimana insentif bisa meningkat untuk peningkatan kesejahteraan para guru.Hanya saja menurut Andi Harun, ada peraturan yang dikeluarkan oleh mendagri yang melarang pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk apapun kepada para guru yang sudah menerima TPG (Tunjangan Profesi Guru) atau sertifikasi guru. Bila pemerintah kota tetap memaksakan diri untuk memberikan tunjangan termasuk insentif maka bisa beresiko hukum. Baik kepada pimpinan kota maupun kepada para guru yang menerima tunjangan insentif tersebut."Paling tidak nanti bapak dan ibu guru disuruh menggambalikan oleh pemerintah," jelas Andi Harun. Oleh karena itu dia mengajak perwakilan para guru untuk bersama-sama ke Jakarta guna memperjuangkan agar peraturan tersebut bisa direvisi. Mengingat ini merupakan peraturan yang lebih tinggi daripada peraturan wali kota.Berdasarkan pasal 4 Permendikbudristek Nomor 4 tahun 2022, maka sejumlah 2.244 guru ASN di kota Samarinda yang telah menerima tunjangan profesi guru (TPG) memang tidak boleh lagi menerima tunjangan tambahan penghasilan (TTP) dalam bentuk insentif yang selama ini mereka terima. Oleh karena itu peraturan wali kota tidak boleh melanggar peraturan yang statusnya lebih tinggi.Jadi menurut Andi harun tidak ada permasalahan dengan tunjangan insentif para guru yang sudah berjalan selama ini. Masalahnya hanya pada insentif yang diberikan kepad penerima TPG saja. Hal ini mengingat peraturan yang berlaku lebih tinggi dari peraturan walikota."Saya ajak perwakilan guru dengan biaya pemerintah kota untuk bersama-sama menghadap ke Jakarta guna memperjuangkan ini.&nbsp; Adapun peraturan yang setingkat perwali, maka saya pastikan tidak ada penghapusan insentif," tegas Andi Harun.Selanjutnya, Wali Kota mengajak 15 orang perwakilan para guru untuk melakukan diskusi secara lebih santai dan nyaman di ruangannya guna mencari jalan terbaik untuk memperjuangkan kesejahteraan para guru ini. Dia berjanji bahwa jika bisa ditemukan cara yang lebih baik ia akan berupaya meningkatkan tunjangan insentif untuk para guru.Demonstrasi yang dilakukan oleh para pendidik ini kemudian berakhir dengan tertib dan para peserta aksi sebagian bertahan di halaman balai kota menanti perwakilan mereka yang sedang berdialog dengan wali kota, sementara sebagian lagi membubarkan diri. &nbsp;###

Ribuan guru menggelar unjukrasa menentang rencana penghapusan insentif oleh Pemkot Samarinda. Foto: Diskominfo

DEMO GURU.jpg

IBUKOTAKINI.COM - Tolak penghapusan insentif, ribuan guru menggelar aksi protes ke Balaikota Samarinda, Senin, 3 Oktober 2022. Aksi itu dipicu Surat Edaran Wali

Isu Penghapusan Insentif, Guru Demo Wali Kota Samarinda