JAKARTA&mdash;Presiden Joko Widodo menunjuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai contoh smart office bagi kementerian atau lembaga lainnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyiapkan sejumlah strategi untuk merealisasikan perintah presiden tersebut. Salah satu di antaranya adalah membebaskan pegawai fungsional untuk bekerja di mana saja, tidak harus bekerja di kantor.
Rencananya, Suharso akan mengubah ruangan menteri bagian atas menjadi pusat data dengan mengandalkan teknologi cloud sehingga pekerjaan tertentu tidak harus dilakukan di kantor. &ldquo;Jadi nanti pekerjaan bisa dilakukan di mana saja dan menggunakan flexible time schedule,&rdquo; katanya dalam rilis yang diterima Ibukotakini.com, Rabu (20/11/2019).
Dia mengaku akan membentuk model baru dalam bekerja dengan tajuk workation atau work vacation yang artinya bekerja sambil wisata. &ldquo;Nanti bisa bekerja sambil masak di rumah tanpa harus takut dengan direkturnya sehingga bisa lebih refresh dengan ide-ide segar yang baru,&rdquo; ucapnya.
Untuk itu, beliau menekankan pentingnya komunikasi antar lembaga dan antar individu sehingga meskipun tidak bertemu secara fisik, tapi pekerjaan tetap bisa selesai. &ldquo;Yang paling penting dari itu semua adalah assignment sehingga pendelegasian pekerjaan bisa optimal. Misalnya, pegawai harus punya ukuran pekerjaan yang pasti dan bisa dikontrol,&rdquo; tuturnya.
Dalam konsep smart office, komitmen dan tanggung pekerjaan tetap yang utama. Artinya, setiap pegawai harus siap dipanggil setiap saat, meski bekerja tidak di kantor. &ldquo;Maksudnya siap itu, misalnya ada jika dibutuhkan atau misalnya ada yang masuk dari jam 06.00 sampai 14.00 siang, yang penting adalah deliverable, yang harus didesain oleh para direktur itu assigment-nya. Jadi setiap pekerjaan itu transfer saja, tidak disimpan atau tidak posesif dengan pekerjaan. Jadi, skema assignment itu nanti saya usulkan seperti pendekatan prodi di universitas. Prodi ini guru besarnya siapa dan seterusnya, biar jelas. Termasuk Direktur juga punya prodi. Selain menyelesaikan prodi, juga menyelesaikan tugas di bawahnya. Saya minta nanti berkompetisi di tiap kedeputian,&rdquo; paparnya.
Program bekerja dari jauh dan tidak perlu ke kantor atau work vacation atau bekerja sambil jalan-jalan itu rencananya akan dimulai per 1 Januari 2020 mendatang. &ldquo;Presiden setuju Bappenas sebagai contoh smart office, jadi management by objective. Yang penting deliver, nanti kita sedang susun aplikasinya, memakai cloud, semua dikirim ke sana. Tidak perlu lagi pakai flashdisk, retrieve, kirim balik. Saya mau pakai itu mulai 1 Januari 2020. Kita tes, siapa kedeputian yang siap duluan," terangnya.
Suharso juga menyampaikan rencana sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 ke daerah yang telah disetujui Presiden. &ldquo;Saya sampaikan kepada Presiden bahwa RPJMN nanti kita bikin sosialisasinya di daerah tertentu, di provinsi tertentu yang menjadi fokus agenda pembangunan. Nanti kita datangi, supaya program-program yang dibiayai oleh APBD provinsi atau kabupaten/kota itu inline dan konvergen dengan APBN,&rdquo; pungkasnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas (kiri) saat rapat di Kementerian PPN.

Jadi Percontohan Smart Office, Pegawai Kementerian PPN/Bappenas Bakal Punya Jam Kerja Fleksibel

Presiden Joko Widodo menunjuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai contohsmart officebagi kementerian atau lembaga lainnya.