SAMARINDA, <a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut masyarakat menuntut kinerja pemerintah lebih baik dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.Karena itu, Isran Noor meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serius melakukan kegiatan fisik (pembangunan infrastruktur) maupun keuangan."Saya sampaikan bahwa tetap kerjakan tugas-tugasnya dengan benar dan baik, tapi jangan melanggar aturan," kata Isran dalam Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi Serapan Anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2023 di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin 18 September 2023.Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah melaksanakan kegiatan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah."Hati-hati baik aja, tapi jangan jua telalu hati-hati, merah terus tu. Gak jalan programnya tu nanti," katanya.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/otorita-ikn-ajukan-anggaran-untuk-tangani-infrastruktur-ikn-di-tahun-2024">Otorita IKN Ajukan Anggaran untuk Tangani Infrastruktur IKN di Tahun 2024 - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kppu-tunggu-tanggapan-kobe-atas-dugaan-pelanggaran-aturan-perjanjian-distribusi">KPPU Tunggu Tanggapan KOBE Atas Dugaan Pelanggaran Aturan Perjanjian Distribusi - ibukotakini.com</a></li></ul>Isran mengingatkan ketika ada masalah atau hal-hal meragukan yang dianggap bisa berimplikasi hukum agar berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).&nbsp;"Cepat saja berkoordinasi, bekerjasama dengan BPKP. Mereka itu siap menjadi pendamping, minta pendapat mereka," imbuhnya.Bahkan, Pemprov Kaltim pun bisa meminta pendapat dan dukungan dari lembaga lainnya."Kerja sama dengan KPK juga bisa, Kejaksaan juga. Sebab mereka mitra kita, agar bagaimana kegiatan kita, fisiknya (infrastruktur), keuangannya cepat terserap, cepat terealisasi, tapi tidak melanggar aturan," harapnya.Dipetik dari Biro Adpimprov Kaltim, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni menyebutkan progres pembangunan fisik dan keuangan hingga 14 September 2023 masih mengalami deviasi.&nbsp;BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/rapat-pembentukan-panitia-besar-peparprov-iv-2023-ditunda-balikpapan-tetap-siap-jadi-tuan-rumah">Rapat Pembentukan Panitia Besar Peparprov-IV 2023 Ditunda, Balikpapan Tetap Siap Jadi Tuan Rumah - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/tata-pasar-klandasan-balikpapan-pemkot-bongkar-kios-tak-berizin">Tata Pasar Klandasan Balikpapan, Pemkot Bongkar Kios Tak Berizin - ibukotakini.com</a></li></ul>“Target keuangan 85 persen, terealisasi 60,53 persen, atau terjadi deviasi minus 24,47 persen. Sedangkan target fisik 87 persen, terealisasi 60,53 persen, atau terjadi deviasi minus 26,47 persen," kata Sri Wahyuni.Selain itu, realiasi keuangan dan fisik dari 45 perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim yang tetap konsisten hanya satu OPD, yakni Badan Kesbangpol di atas 85 persen."Ini satu-satunya OPD kita yang dalam Rapim ke Rapim selalu konsisten dan serapan anggarannya tertinggi mencapai 88 persen," ungkapnya.Sementara ada enam OPD (RSUD Kanujoso, Biro Kesra, BKD, Biro Adpim, BPKAD, Dispora) di area Hijau dengan serapan anggaran di kisaran 70 - 84,99 persen.Sedangkan sembilan OPD di area Kuning, yakni RSJD Atma Husada, Biro Hukum, Dinas Sosial, Diskominfo, Sekretariat DPRD, BPBD, Biro Umum, Satpol PP dan Biro POD dengan realisasi kisaran 60 - 69,99 persen.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kendalikan-inflasi-ini-5-permintaan-jokowi-ke-pemda">Kendalikan Inflasi, Ini 5 Instruksi Jokowi ke Pemda - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kementerian-pupr-alokasikan-anggaran-rp-146-triliun-untuk-percepatan-pembangunan-infrastruktur-2024">Kementerian PUPR Alokasikan Anggaran Rp146 Triliun untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur 2024 - ibukotakini.com</a></li></ul>"Sisanya ada sekitar 29 OPD berada di area Merah, dengan realisasi dibawah 60 persen," tandasnya.Kondisi itu menurut Sekda, harus menjadi atensi setiap kepala OPD agar melakukan pengawalan lebih baik terhadap kinerja realisasi fisik dan keuangan instansinya."Meski pun Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur berakhir di September ini, namun RPJMD kita tetap harus kita lanjutkan hingga Desember nanti," tegasnya.Dalam rapat pimpinan ini, juga disampaikan realisasi pendapatan, realisasi pengadaan barang jasa, realisasi bankeu, realisasi DAK, realisasi RLH, realisasi FCPF, persiapan Pemilu 2024, kick off RPJMD 2019-2023, penanganan Karhutla dan kegiatan lain yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim. ***

isran noorjpg

IBUKOTAKINI.COM – Progres pembangunan fisik atau infrastruktur dan penyerapan anggaran pemerintah belum mencapai target.

Jangan Jua Terlalu Hati-Hati, Gak Ada Program