<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud meminta pemerintah pusat memberikan keadilan soal trasfer keuangan daerah. Rencana pemotongan dana bagi hasil (DBH) maupun transfer ke daerah memengaruhi berbagai program pembangunan yang sudah disusun. &nbsp;&nbsp;Rudy Mas'ud mengaku tak menolak kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah, namun jangan sampai mengrobankan kebutuhan dasar. Pernyataan Rudy Mas'ud disampaikan dalam dialog publik bertajuk Efisiensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin, 22 September 2025.&nbsp;Dialog ini digelar Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, akademisi, pakar ekonomi, hingga perwakilan legislatif pusat.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/apbd-perubahan-kaltim-2025-naik-jadi-rp-21-74-triliun">APBD Perubahan Kaltim 2025 Naik Jadi Rp21,74 Triliun - ibukotakini.com</a></blockquote>Dalam forum itu, Rudy Mas'ud menegaskan Kaltim tidak menolak kebijakan efisiensi nasional. Namun ia meminta pemotongan dana transfer tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.&nbsp;“Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya adalah hak masyarakat yang harus dijamin. Kami akan memperjuangkan hak daerah agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.Harum juga menyinggung posisi strategis Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara sekaligus penyumbang besar penerimaan negara dari sumber daya alam. “Jangan sampai kontribusi besar daerah ini tidak sebanding dengan manfaat yang kembali ke masyarakat,” kata dia.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/wali-kota-balikpapan-harap-dbh-tak-dipotong-pusat">Wali Kota Balikpapan Harap DBH Tak Dipotong Pusat - ibukotakini.com</a></blockquote>Wakil Gubernur Seno Aji menambahkan, kontribusi Kaltim terhadap PDRB nasional cukup besar. Karena itu, ia menilai sudah sewajarnya provinsi ini mendapat perlakuan khusus dalam pembagian TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH).&nbsp;“Kami mohon dukungan penuh dari para senator dan anggota DPR RI dapil Kaltim. Kita perlu bergandengan tangan memperjuangkan kepentingan terbaik bagi daerah,” ucapnya.Dialog yang dipandu Ketua FRKB Edy Sofyan itu dihadiri pula Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy, mantan Sekda Kaltim sekaligus Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, pakar ekonomi Unmul Aji Sofyan Effendi, serta jajaran Pemprov Kaltim.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pusat-sunat-dana-daerah-penanganan-banjir-terdampak">Pusat Sunat Dana Daerah, Penanganan Banjir Terdampak - ibukotakini.com</a>&nbsp;</blockquote>Anggota DPR RI Syarifuddin dan anggota DPD RI Yulianus Henock serta Sofyan Hasdam ikut memberikan pandangan secara daring.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud kembali menyoal rencana pemangkasan trasfer ke daerah oleh pemerintah pusat. (Adpimprov/Hudais)

trasfer daerah.jpg

 Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) menggelar dialog publik bertajuk Efisiensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kal

Kaltim Desak Pemerintah Pusat Adil dalam Transfer Keuangan