IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membentuk dua badan pengelola. Langkah ini diputuskan untuk memaksimalkan pelaksanaan dan koordinasi program. Sehingga Pemprov terus intensif mematangkan rencana kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan di Benua Etam."Ya, hari ini kita bahas lagi Pergub untuk optimalisasi dana CSR dan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan atau kawasan konsesinya," kata Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kaltim, Kamis, (9/9/2021).Namun demikian, tegas mantan Bupati Kutai Timur ini, guna memaksimalkan pelaksanaan dan koordinasi program maka perlu dibentuk badan pengelola."Karena ini ada dua program yang beda kegiatannya, maka perlu dibentuk dua badan pengelolanya yang independen dan harus dipimpin orang yang memahami teknis programnya," pesannya.Seperti dibentuk badan pengelola Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk pembangunan rumah layak huni murni dari dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan."Kita tidak mengelola uang (dana CSR) dari perusahaan itu. Kita hanya memfasilitasi, berkoordinasi dan mensinkronkan program dengan berbagai pihak," jelasnya.Sedangkan badan pengelola untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan lanjut orang nomor satu Benua Etam ini, sifatnya hanya menegaskan ke perusahaan terkait kewajiban mereka terhadap lahan-lahan konsesinya."Badan pengelola ini pun tidak berhubungan dengan program CSR dan dana. Hanya, menegaskan perusahaan agar menggunakan dana jaminan reklamasinya untuk mengelola kawasan konsesinya, atau menanami lahan bekas tambangnya. Bukan memanfaatkan dana CSR," pungkas orang nomor satu di Kaltim.

isran1.jpeg

IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membentuk dua badan pengelola. Langkah ini diputuskan untuk memaksimalkan pelaksanaan dan koordinasi

Kaltim Segera Bentuk Dua Badan Pengelola