JAKARTA, <a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM </a>- Program bagi-bagi rice cooker gratis dari pemerintah terus menimbulkan pro kontra dari sejumlah pihak. Kali ini kritikan datang dari pakar Universitas Gadjah Mada (UGM).Dikutip dari laman resmi UGM pada Rabu, 11 Oktober 2023, Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Dr. Krisdyatmiko, mengatakan kebijakan pembagian rice cooker tidak tepat dikarenakan guncangan dan kerentanan sosial saat ini adalah kemarau panjang dan rawan pangan, bukan rawan alat untuk memasak pangan.“Jika melihat permasalahan terkini, maka yang menjadi guncangan dan kerentanan sosial saat ini adalah kekeringan. Kekeringan membuat kesulitan dalam pemenuhan air dan dampak yang ditimbulkan berikutnya adalah kesulitan pangan,” paparnya.Krisdyatmiko menyebut bahwa argumen yang digunakan pemerintah untuk kebijakan pembagian rice cooker adalah bansos juga kurang tepat. Karena program ini diadakan lebih tepatnya sebagai upaya untuk substitusi energi karena ternyata saat ini sedang kelebihan pasokan listrik PLN.Sehingga masyarakat didorong untuk menggunakan listrik yang yang berlebih tersebut. Penggunaan rice cooker ditunjukkan kepada masyarakat miskin yang diharapkan mampu menggantikan penggunaan tabung gas melon 3 kg.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/bupati-kukar-bangga-batik-khas-kutai-kartanegara-jadi-aset-indonesia">Bupati Kukar: Bangga&nbsp;Batik Khas Kutai Kartanegara Jadi&nbsp;Aset Indonesia - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/mau-diapakan-lahan-puskib">Mau Diapakan Lahan Puskib? - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dinas-perdagangan-balikpapan-sosialisasi-kebijakan-tata-niaga-skpl-minuman-beralkohol">Dinas Perdagangan Balikpapan Sosialisasi Kebijakan Tata Niaga SKPL Minuman Beralkohol - ibukotakini.com</a></li></ul>Namun, penting juga untuk menilik apakah sumber listrik berasal dari pemanfaatan energi yang lebih bersih.“Jika gas yang berasal dari minyak bumi itu dianggap tidak terlalu bersih dibandingkan dengan listrik, tapi kalau kita mengacu pada data ESDM tahun lalu itu 67% listrik berasal dari batubara dan 16% berasal dari gas,” terang Krisdyatmiko,Krisdyatmiko juga mengatakan support yang diperlukan dari pemerintah saat ini adalah yang berkaitan dengan pangan dan ketersediaan air alih-alih rice cooker.“Saat ini yang perlu kita kaji adalah apa dampak kemarau yang berkepanjangan kepada masyarakat dan bagaimana kerentanan yang mereka hadapi, itu yang kita support. Kalau prediksi saya saat ini adalah air dan berkaitan dengan pangan, bukan bantuan rice cooker. Jadi jangan tentang alat memasaknya tetapi apa yang dimasak oleh masyarakat,” tuturnya.Ia menambahkan jika banyak keluarga di Indonesia yang sudah memanfaatkan rice cooker, jadi program ini hanya akan menjadi pemborosan.Hal lain yang dikhawatirkan adalah akan adanya oknum-oknum yang ketika sudah menerima bantuan tersebut kemudian barang tersebut dijual, meskipun secara ketentuannya tidak diperbolehkan untuk dijual.“Pada konteks kekinian masyarakat sedang membutuhkan bahan pangan, bisa saja rice cooker tersebut dijual agar ada anggaran pengadaan pangan bagi keluarga. Oleh karena itu, perlu dikaji masyarakat mana yang paling terdampak dalam kekeringan ini.Terakhir Krisdyatmoko menyebutkan support yang paling tepat untuk dilakukan oleh pemerintah baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang.“Pemerintah memberikan support dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan bukan alat untuk memasak. Pada jangka menengah dan jangka panjang adalah bagaimana mengatasi kedepannya agar masyarakat tersebut menjadi tidak terdampak dalam artian bisa mandiri, berdaya, dan memanfaatkan potensi lokal sebagai basis penghidupan mereka,” tutupnya.(*)

MAS ADIT.png

Kata Akademisi UGM: Pembagian Rice Cooker Dinilai Tidak Tepat Sasaran

1696937204495.webp

IBUKOTAKINI.COM - Program bagi-bagi rice cooker gratis dari pemerintah terus menimbulkan pro kontra dari sejumlah pihak. Kali ini kritikan datang dari pakar Universitas Gadjah Mada (UGM).