IBUKOTAKINI.COM - Masyarakat Penajam Paser Utara perlu mendapat kebijakan khusus agar tak tersisih dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun sejauh ini pemerintah pusat belum menjelaskan kebijakan apa yang akan diberikan.Koordinator Bidang Mobilitas Spasial pada Keasdepan Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Melkianus Ebos menemukan berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat."Banyak catatan-catatan yang didapatkan. Kemudian dari pertemuan itu juga ternyata banyak persoalan pengembangan masyarakat wilayah IKN yang perlu afirmasi kebijakan-kebijakan pusat. Misalnya ada hak-hak rakyat yang harus difasilitasi secara baik," kata Melkianus Ebos usai bertemu Plt Sekda PPU, Tohar, baru-baru ini.Kemenko PMK mengawal supaya pembangunan IKN tetap memperhatikan masyarakat lokal agar tak tersisih dan terabaikan. Kekhawatiran masyarakat paling besar ialah persoalan lahan. Bagaimana nasib masyarakat yang sudah memiliki lahan di seputar kawasan IKN dalam bentuk APL sertifikat yang masih bersinggungan dengan kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi IKN.“Hal ini juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan ketika kita mengembangkan kapasitas masyarakat tentunya mereka akan tidak nyaman ketika kita mendorong mereka bagaimana kapasitasnya ditingkatkan tetapi di sisi lain ada persoalan utama yang dihadapi justru diabaikan."<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/hi-fest-festival-ekonomi-kreatif-terakbar-di-ikn-segera-digelar">HI-FEST, Festival Ekonomi Kreatif&nbsp; Terakbar di IKN Segera Digelar - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/balikpapan-akan-gelar-ikn-property-expo-pameran-properti-pertama-di-ibu-kota-negara-baru">Balikpapan akan Gelar IKN Property Expo, Pameran Properti Pertama di Ibu Kota Negara Baru - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kppu-kaji-monopoli-usaha-peternakan-ayam-di-kaltim">KPPU Kaji Monopoli Usaha Peternakan Ayam di Kaltim - ibukotakini.com</a></li></ul>"Selain itu bahwa Kemenko PMK tentunya juga ingin memastikan itu tentunya kami akan mengundang kementerian teknis bagaimana membicarakan dan mendapatkan solusi yang dengan kata lain kepentingan pusat dapat berjalan tetapi kepentingan lokal juga bisa kita akomodir secara baik. Kami akan memperhatikan itu,” jelasnya.Sementara untuk untuk kapasitas SDM kata dia pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi teknis bersama lembaga yang punya program-program untuk mengembangkan kapasitas lokal di daerah di kawasan IKN. Tujuannya diharapkan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton tetapi mampu bersaing dengan pendatang yang dalam hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) di ibukota lama akan pindah ke wilayah IKN PPU.“Tentunya dengan berbagai keterampilan yang lebih kita harapkan mereka sudah punya kemampuan yang akan kita dorong untuk masuk ke dalam berbagai sektor pembangunan di kawasan IKN nantinya," katanya.Kemenko PMK melakukan kegiatan monitoring untuk memastikan bahwa kebijakan pengembangan masyarakat lokal tidak terlupakan. Dengan kata lain kata dia jangan sampai karena pemerintah fokus membangun di kawasan IKN yang baru, akhirnya perhatian pemerintah lebih besar hanya ke infrastruktur yang ada.“Nah ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Kemenko PMK sebagai koordinator yang mengkoordinir langsung pembangunan manusia, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan kebudayaan kearifan lokal bangsa ini menjadi sangat penting untuk mendapat informasi dan memberikan perhatian di sana ketika membangun satu kawasan IKN. Kami ingin mengetahui hal-hal ini secara langsung di lapangan,” kata Melkianus dalam pernyataan kepada Humas Setkab PPU.&nbsp;

PENAJAM PASER UTARA1.jpg

&nbsp;IBUKOTAKINI.COM - Masyarakat Penajam Paser Utara perlu mendapat kebijakan khusus agar tak tersisih dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun sejau

Kemenko PMK Kawal Warga PPU Peroleh Kebijakan Khusus di IKN