IBUKOTAKINI.COM – Guna menjaga keberlangsungan dan daya saing industri nasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penetapan Objek Vital Nasional di bidang Industri (OVNI) untuk kawasan industri di seluruh Indonesia.&nbsp;Langkah ini diyakini mampu meningkatkan keamanan kawasan industri sekaligus memperkuat kepercayaan investor.Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, menegaskan bahwa OVNI merupakan fasilitas strategis non-fiskal yang memberikan jaminan keamanan berstandar tinggi bagi kawasan industri.“Penetapan OVNI sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ini menjadi bagian dari strategi kita dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada periode 2025–2029,” ujarnya, Minggu (15/6/2025).BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kisah-bakers-gram-umkm-naik-kelas-berkat-bri-dan-rumah-bumn">BRI dan Rumah BUMN Cetak UMKM Siap Ekspor: Kisah Sukses Baker’s Gram - ibukotakini.com</a></blockquote>Saat ini, dari total 170 kawasan industri yang memiliki izin usaha, baru 31 kawasan yang telah ditetapkan sebagai OVNI. Padahal, menurut Tri, penetapan OVNI bisa menjadi solusi preventif atas berbagai gangguan keamanan seperti konflik pengelolaan limbah, intervensi eksternal, hingga kerentanan terhadap sabotase.“Selain memberikan rasa aman, OVNI juga memperkuat sistem keamanan internal kawasan industri dan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar,” tambahnya.Sebagai bentuk konkret, Dirjen KPAII menyerahkan SK Penetapan OVNI kepada PT Jababeka Tbk, salah satu kawasan industri yang sudah tiga kali menerima status tersebut. Hal ini menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan kawasan industri di Indonesia.Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur, Didik Purbadi, menyebut bahwa OVNI menjadi pilar penting bagi operasional industri yang berkelanjutan.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/cetak-laba-rp-49-5-t-pertamina-sumbang-rp-401-t-ke-negara">Cetak Laba Rp49,5 T,&nbsp; Pertamina Sumbang Rp401 T ke Negara - ibukotakini.com</a></blockquote>“Namun pendekatan keamanan saja tidak cukup. Harus ada social engineering agar kawasan industri bisa hidup berdampingan dengan masyarakat dan pemerintah daerah,” tegasnya.Penetapan OVNI sendiri dilakukan melalui sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) secara daring. Proses ini melibatkan unggahan dokumen, verifikasi, validasi, hingga keputusan dari Menteri Perindustrian.&nbsp;Kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai OVNI juga menjalin kerja sama dengan Ditpamobvit Polri untuk pengamanan langsung.Langkah Kemenperin ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, menyebut bahwa OVNI adalah bentuk kepastian hukum dan perlindungan nyata dari negara.“OVNI memberikan sinyal bahwa pemerintah hadir. Ini sangat membantu menjaga kelancaran operasional,” katanya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/balikpapan-siapkan-tiga-titik-lahan-dapur-makan-bergizi-gratis">Balikpapan Siapkan Tiga Titik Lahan Dapur Makan Bergizi Gratis - ibukotakini.com</a></blockquote>Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana, yang menyebut gangguan keamanan selama ini menjadi beban ekonomi tambahan bagi pelaku industri.“Dengan OVNI, kawasan industri mendapatkan perlindungan dari Polri. Ini penting sebagai bentuk sinergi antara industri, pemerintah, dan aparat keamanan,” jelasnya.Kemenperin juga mengingatkan bahwa kawasan industri berstatus OVNI wajib memenuhi kewajiban administratif seperti laporan tahunan dan sistem pengamanan internal yang sesuai standar. Jika tidak, sanksi administratif akan diberlakukan.“Kami berharap lebih banyak kawasan industri segera mengajukan penetapan OVNI. Ini adalah langkah penting menuju industri nasional yang aman, produktif, dan berkelanjutan,” tutup Tri. ***&nbsp;

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy.

Kemenperin Gencarkan Penetapan Kawasan Industri Sebagai Objek Vital Nasional