IBUKOTAKINI.COM—Orang tua murid Sekolah Dasar Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang menuntut jaminan keamanan dalam kegiatan belajar mengajar dan kejelasan tanggung jawab finansial dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, apabila penyelesaian konflik dengan Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) berujung pada perubahan pengelolaan sekolah atau relokasi siswa.Perwakilan orang tua murid (OTM) Bryan Wiryo Sentono menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Tangerang Selatan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan Ricky Yuanda Bastian.Bryan mengatakan orang tua murid telah membayar biaya pendidikan dengan asumsi anak-anak mereka akan mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan di SDIP, sesuai dengan sistem dan kurikulum yang selama ini menjadi alasan mereka memilih sekolah tersebut."Orang tua telah membayar biaya pendidikan dengan asumsi anak akan mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan di SDIP. Kami memilih SDIP karena suka dengan sistemnya, dengan kurikulumnya, dengan ambience, dengan environment," ujarnya.Ia mempertanyakan tanggung jawab UIN apabila hasil penyelesaian sengketa nantinya membawa perubahan yang tidak sesuai dengan harapan orang tua murid. "Jika nanti ada perubahan yang kami tidak suka, bagaimana tanggung jawab UIN? Ada jaminan tidak?" tegasnya.Bryan menambahkan, jika perubahan kebijakan pada akhirnya membuat sebagian orang tua memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan anak di sekolah tersebut, maka harus ada mekanisme penyelesaian yang adil."Jika perubahan kebijakan membuat sebagian orang tua tidak bersedia melanjutkan, harus ada mekanisme penyelesaian yang adil, termasuk pembahasan mengenai pengembalian biaya yang relevan," jelasnya.Tuntutan ini muncul di tengah eskalasi konflik antara YSH dan UIN Jakarta yang telah beberapa kali berujung pada penggerudukan ke lingkungan SIP Pamulang. Insiden paling serius terjadi pada 22 Agustus 2026, ketika ratusan orang menguasai kompleks sekolah selama sekitar 20 jam, yang berujung pada dikuncinya sejumlah ruangan, dicopotnya perangkat CCTV, hingga hilangnya sejumlah barang dan uang infaq murid.Kejadian tersebut sempat memicu kesepakatan bersama antara YSH, UIN, dan perwakilan orang tua murid pada 24 Agustus 2026 dini hari. Namun, hanya beberapa jam setelah kesepakatan diteken, kembali terjadi penggerudukan yang memicu kericuhan di pagar sekolah pada Senin pagi.Konflik ini sendiri bermula dari sengketa penaikan tarif sewa lahan &nbsp;yang berkembang menjadi persoalan status lahan, kewenangan yayasan, dan pengelolaan sekolah, menyusul terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025 tentang integrasi yayasan dengan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Jakarta. YSH sendiri telah menggugat KMA tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang pada 16 Juli 2026 memutuskan KMA 1543/2025 batal dan tidak sah.Orang tua murid berharap sengketa hukum antara YSH dan UIN tidak lagi merembet ke lingkungan sekolah, dan meminta agar kepentingan anak sebagai peserta didik tetap menjadi prioritas utama dalam setiap opsi penyelesaian yang diambil.

Perwakilan Orang Tua Murid bersama pengurus sekolah SIP melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tangerang Selatan.

foto.jpg

Orang tua murid telah membayar biaya pendidikan dengan asumsi anak-anak mereka akan mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan di SDIP

Konflik YSH-UIN, Wali Murid SDIP Tuntut Jaminan Keamanan dari Kedua Pihak