IBUKOTAKINI.COM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan pentingnya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Amandemen ini dinilai krusial untuk menjawab tantangan ekonomi digital, termasuk potensi kolusi algoritma dan penyalahgunaan data oleh pelaku usaha besar.Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menjelaskan, revisi regulasi ini diperlukan agar Indonesia memiliki dasar hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis modern.&nbsp;“Bentuk-bentuk dominasi pasar baru seperti diskriminasi algoritmik dan predatory pricing berbasis kecerdasan buatan tidak lagi bisa dijangkau dengan instrumen hukum lama,” ungkapnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (6/11/2025).Menurutnya, fenomena kolusi algoritma kini bisa terjadi tanpa adanya kesepakatan eksplisit antar pelaku usaha, karena sistem harga otomatis saling menyesuaikan melalui pemantauan algoritmik.&nbsp;“Akibatnya, harga pasar bisa seragam tanpa ada pertemuan, dan ini sulit dibuktikan secara hukum,” imbuhnya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/tiga-raksasa-jepang-alihkan-arah-ke-india-pusat-baru-otomotif-dunia">Tiga Raksasa Jepang Alihkan Arah ke India, Pusat Baru Otomotif Dunia - ibukotakini.com</a></blockquote>KPPU menilai, tanpa pembaruan hukum yang adaptif, penyalahgunaan data dan algoritma dapat menghambat inovasi dan mengunci konsumen dalam ekosistem digital yang monopolistik. Karena itu, lembaga tersebut mengusulkan perluasan definisi pasar bersangkutan dan penyalahgunaan posisi dominan agar mencakup dominasi berbasis data dan teknologi algoritma.Selain itu, KPPU mendorong penguatan sistem pembuktian perkara persaingan usaha melalui pengakuan terhadap bukti tidak langsung (indirect evidence) berupa data ekonomi dan komunikasi digital. “Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan proses hukum dengan karakteristik kasus di pasar digital,” ujarnya.&nbsp;Isu kelembagaan juga menjadi perhatian. Ia menilai perlu adanya pengaturan lebih tegas mengenai mekanisme penegakan hukum, sistem kepegawaian, dan pemisahan fungsi administratif serta fungsional. Pembentukan kantor perwakilan di tingkat provinsi juga dinilai penting untuk memperkuat desentralisasi penegakan hukum di daerah.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/wali-kota-rahmad-masud-buka-balikpapan-fest-2025">Wali Kota Rahmad Mas’ud Buka Balikpapan Fest 2025 - ibukotakini.com</a></blockquote>“Kami ingin penegakan hukum persaingan usaha bisa dilakukan secara lebih merata dan responsif terhadap dinamika ekonomi di daerah,” kata Fanshurullah.&nbsp;Lebih jauh, ia menekankan bahwa amandemen ini bukan hanya menyangkut regulasi, tetapi juga arah kebijakan ekonomi nasional.&nbsp;“Pertumbuhan ekonomi modern tidak bisa lagi hanya mengandalkan modal dan tenaga kerja. Daya saing bangsa ditentukan oleh kemampuan berinovasi dalam sistem ekonomi yang kompetitif dan terbuka,” ujarnya, mengutip pandangan pemenang Nobel Ekonomi 2025, Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt.KPPU optimistis, reformasi hukum persaingan usaha akan memperkuat keadilan ekonomi, membuka ruang bagi UMKM naik kelas, serta menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.“Pembaruan UU ini bukan semata kepentingan kelembagaan, tetapi kebutuhan nasional agar Indonesia siap menghadapi tantangan ekonomi digital global,” tutupnya. ***

MAS ADIT.png

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menjelaskan, revisi regulasi ini diperlukan agar Indonesia memiliki dasar hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis modern

WhatsApp Image 2025-11-07 at 07.58.02.jpeg

 Cegah Kolusi Algoritma dan Dominasi DataIBUKOTAKINI.COM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan pentingnya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1

KPPU Dorong Amandemen UU Persaingan Usaha