<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - ‎Komisi Pengawas Persaingan Usaha -KPPU- mendorong pembentukan Undang-Undang Pasar Digital untuk memperkuat pengawasan sektor e-commerce yang dinilai semakin kompleks akibat penggunaan algoritma, kecerdasan buatan (AI), dan penguasaan data oleh platform digital. ‎ ‎Usulan tersebut disampaikan KPPU dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VI dan pemerintah pada Selasa (26/5). ‎ ‎Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyebut transformasi digital telah mengubah struktur pasar. Platform digital kini tidak hanya menjadi perantara transaksi, tetapi juga mengendalikan logistik, pembayaran, data pengguna, algoritma hingga AI. ‎ ‎Menurut KPPU, kondisi tersebut memunculkan tantangan baru dalam pengawasan persaingan usaha, termasuk potensi praktik anti-persaingan berbasis teknologi. ‎ ‎“Karakteristik perkara digital menunjukkan kompleksitas yang berbeda dibanding sektor tradisional karena berkaitan dengan ekosistem platform, integrasi layanan, algoritma, self-preferencing, hingga hubungan vertikal dalam pasar digital,” ujar Fanshurullah Asa. ‎ ‎KPPU mencatat sektor digital dan e-commerce menyumbang sekitar 4,03 persen dari total perkara penegakan hukum sejak 2020.&nbsp;Meski lebih kecil dibanding sektor konvensional, perkara digital disebut jauh lebih rumit karena melibatkan integrasi layanan dan penguasaan data. ‎ ‎Salah satu kasus yang disorot ialah penyalahgunaan posisi dominan oleh Google melalui sistem Google Play Billing.&nbsp;Perkara itu berujung pada denda Rp202,5 miliar pada awal 2025 dan telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat Mahkamah Agung. ‎ ‎Saat ini, KPPU masih menangani empat penyelidikan dan satu pemberkasan perkara di sektor digital dan e-commerce. ‎ ‎KPPU mengidentifikasi sedikitnya lima persoalan utama dalam persaingan bisnis digital, yakni; ‎penyalahgunaan posisi dominan platform besar, ‎integrasi vertikal dan self-preferencing, ‎diskriminasi layanan dan akses pasar, ‎predatory pricing serta subsidi silang, serta ‎praktik anti-persaingan berbasis algoritma dan AI.‎Selain penegakan hukum, KPPU juga menekankan pentingnya pendekatan perubahan perilaku atau behavioral remedies.&nbsp;Pendekatan ini pernah diterapkan dalam kasus diskriminasi layanan pengiriman barang oleh salah satu marketplace besar di Indonesia. ‎ ‎KPPU mengklaim langkah remedial tersebut menghasilkan surplus ekonomi dan dampak moneter hingga Rp1,477 triliun sepanjang Juli 2024 hingga Agustus 2025. ‎ ‎Dalam aspek regulasi, KPPU turut terlibat dalam harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terkait e-commerce.Beberapa poin yang disoroti antara lain transparansi biaya platform, informasi asal barang, larangan e-commerce bertindak sebagai produsen, hingga penguatan tanggung jawab platform terhadap penggunaan AI. ‎ ‎KPPU juga meminta adanya transparansi algoritma karena teknologi tersebut dinilai berpotensi memicu praktik kartel, diskriminasi harga, hingga penguatan dominasi platform digital. ‎ ‎Selain itu, penggunaan big data dinilai dapat memperbesar hambatan masuk pasar dan meningkatkan ketergantungan pelaku usaha terhadap platform tertentu. ‎ ‎Untuk memperkuat pengawasan, KPPU mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, hingga Badan Perlindungan Konsumen Nasional. ‎ ‎Komisi VI DPR RI turut mendukung usulan pembentukan UU Pasar Digital dan meminta KPPU aktif melakukan pengawasan, termasuk audit algoritma pada sektor e-commerce.***

Rapat pimpinan KPPU dengan DPRRI membahas penggunaan artifisial intelijen dan algoritma di loka pasar atau e-commerce. 

24068.jpg

‎KPPU mendorong pembentukan UU Pasar Digital untuk mengawasi algoritma, AI, dan dominasi platform e-commerce yang dinilai berisiko memicu praktik anti-persaingan.

‎KPPU Mendorong UU Pasar Digital, Antisipasi Risiko Algoritma dan AI