IBUKOTAKINI.COM - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung melihat, aturan site plan bangunan umum dan perumahan Kota Balikpapan sebenarnya sudah lengkap. Namun ia menyoroti adanya kekurangan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM).&nbsp;Ia menjelaskan, SDM konsultan yang mendampingi pengaju izin masih kurang. Karena dalam mengajukan izin site plan, jika mengacu apa yang disampaikan wakil wali kota, tiap satu perumahan harusnya memiliki satu tenaga teknis. Tujuannya agar tenaga teknis tersebut bisa mendesain. Misalnya bagaimana drinase, sebesar apa, maupun hal lain."Problemnya adalah SDM teknis yang kita miliki tidak banyak. Termasuk konsultan pendamping di Balikpapan. Dari data yang saya miliki hanya ada 20 konsultan yang memiliki sertifikat mendampingi pengerjaan site plan," terang Wahyullah (25/6/2025).&nbsp;Termasuk juga para arsitek di kota Balikpapan yang jumlahnya juga tidak banyak. Bahkan tiap tahun jumlahnya cenderung makin berkurang. Sementara kebutuhan izin site plan semakin besar.&nbsp;"Hal ini yang perlu dibahas. Harusnya ada satu aturan yang berpihak pada jasa konstruksi, supaya bisa survive. Karena kebanyakan konsultan sekarang gulung tikar," terang Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2024-2027 ini.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/paripurna-pelaksanaan-apbd-2024-silpa-capai-rp-614-74">Paripurna Pelaksanaan APBD 2024, SILPA Capai Rp614,74 - ibukotakini.com</a></blockquote>Sementara, perizinan site plan tentu membutuhkan jasa konsultan dan arsitek. Maka harus ada sinergi. Ini membutuhkan dukungan pemerintah. Lebih lanjut dirinya juga ingin mengajukan regulasi agar jasa konsultan bisa mendapat perlindungan sebagai konsultan maupun kontraktor lokal.Ia menyebut, Provinsi Kaltim memiliki peraturan gubernur yang mewajibkan anggaran pemerintah provinsi untuk kerja sama operasi (KSO) dengan konsultan dan kontraktor lokal. Yang mana, mereka yang memiliki 51% saham dalam kegiatannya tersebut.&nbsp;"Ini bertujuan agar rekan-rekan yang bergerak di industri jasa konstruksi bisa bertahan. Karena bisa dilihat jasa konsultasi makin menurun. Padahal developer butuh pendampingan," imbuhnya.&nbsp;Jasa konsultan, menurutnya juga membutuhkan kompetensi. Sehingga jika dalam beberapa tahun harus bisa bertahan agar bisa lanjut menekuni jasa tersebut. Ia menegaskan dukungannya agar ada regulasi yang mendukung jasa konstruksi.&nbsp;"Ini adalah industri yang melibatkan banyak stakeholder. Banyak orang bekerja di sektor tersebut. Mulai dari orang teknis sampai office boy yang bekerja di industri tersebut," jelasnya.&nbsp;Dengan berjalannya industri ini, bisa menggerakkan roda perekonomian pula. Sayangnya jasa konsultan ini makin berkurang. Padahal, jika melihat proyek pemerintah saja bisa mencapai 2.000 paket kurang lebih. Sementara jumlah konsultan lokal hanya mencapai 20 orang.&nbsp;Kendati mungkin konsultan dari luar daerah juga tersedia, namun lebih baik jika pemerintah memprioritaskan pada konsultan lokal. Karena dengan begitu pendampingan bisa dilakukan berkelanjutan hingga saat pembangunan.&nbsp;"Logikanya begini, apabila izin site plan muncul, siapa mengawasi? Kalau pada saat perencanaan didampingi wajib orang teknis, konsultan. Tapi saat pelaksanaan konsultannya sudah hilang. Kemudian mereka membangun bendali atau tidak, jadi tidak ada pengawasan," pungkasnya. ***

MAS ADIT.png

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung 

WhatsApp Image 2025-06-25 at 12.41.00.jpeg

 IBUKOTAKINI.COM - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung melihat, aturan site plan bangunan umum dan perumahan Kota Balikpapan sebenarnya s

Kurangnnya SDM Konsultan Site Plan di Balikpapan Jadi Perhatian DPRD