<a href="ibukotakkini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> – DPRD Kabupaten Kutai Barat meminta kepastian mengenai pembagian kewenangan pemenuhan guru pendidikan agama setelah menemukan puluhan sekolah masih kekurangan tenaga pengajar.&nbsp;Persoalan itu disampaikan saat bertemu jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur.Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, mengatakan daerahnya masih kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun guru Pendidikan Agama Katolik. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kutai Barat, kebutuhan guru PAI mencapai 161 orang.&nbsp;Namun, yang tersedia baru 112 orang. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan 49 guru.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/150-ribu-seragam-gratis-dibagikan-pemkot-balikpapan-siapkan-rp-30-miliar">150 Ribu Seragam Gratis Dibagikan, Pemkot Balikpapan Siapkan Rp30 Miliar - ibukotakini.com</a></blockquote>"Kami ingin memperoleh kejelasan mengenai pembagian kewenangan dalam pemenuhan guru agama. Dengan begitu pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat," kata Ridwai dalam pernyataan resmi, dikutip Sabtu (25/7/2026).Menurut dia, DPRD akan mengawal persoalan tersebut agar menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait. Selain guru agama Islam, sejumlah sekolah di Kutai Barat juga masih membutuhkan guru Pendidikan Agama Katolik.Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (Pakis) Kanwil Kemenag Kalimantan Timur, Muhammad Isnaini, mengatakan pemenuhan kebutuhan guru tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kesejahteraan guru. Namun, pengisian formasi tetap menjadi kewenangan instansi yang berwenang."Kebutuhan guru dan kesejahteraan guru merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama agar kebutuhan guru agama dapat dipenuhi secara bertahap," ujarnya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/hanya-tuhan-yang-tahu-lama-pengurusan-sertifikat-tanah-di-balikpapan">Hanya Tuhan yang Tahu Lama Pengurusan Sertifikat Tanah di Balikpapan - ibukotakini.com</a></blockquote>Isnaini menambahkan, Kementerian Agama tetap berperan dalam meningkatkan kompetensi guru melalui pembinaan dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang memenuhi persyaratan.Persoalan serupa juga terjadi pada pendidikan agama Katolik. Pembimbing Masyarakat Katolik Kanwil Kemenag Kaltim, Bidicoff L. Nainggolan, mengatakan Kabupaten Kutai Barat hingga kini belum memiliki pengawas Pendidikan Agama Katolik. Keterbatasan jumlah guru juga masih menjadi tantangan.Meski demikian, kata Bidicoff, pembinaan terhadap guru agama Katolik tetap dilakukan secara berkala, termasuk melalui pertemuan daring agar informasi dan peningkatan kompetensi dapat menjangkau guru di daerah.Dalam pertemuan itu, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kaltim, Sabransyah, menjelaskan pengadaan guru agama di sekolah umum bukan lagi menjadi kewenangan Kementerian Agama sejak 2006.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/geopark-sangkulirang-mangkalihat-kutim-diverifikasi-esdm">Geopark Sangkulirang-Mangkalihat Kutim Diverifikasi ESDM - ibukotakini.com</a></blockquote>Ia mengatakan pengadaan guru agama jenjang sekolah dasar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Adapun guru agama pada jenjang sekolah menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui seleksi aparatur sipil negara (ASN).Menurut Sabransyah, Kementerian Agama saat ini berperan dalam pembinaan substansi keagamaan, administrasi teknis, serta pembayaran Tunjangan Profesi Guru setelah guru diangkat dan memenuhi persyaratan.Mendapat penjelasan tersebut, Ridwai menyatakan DPRD Kutai Barat akan mendorong pemerintah daerah segera menyusun langkah pemenuhan kebutuhan guru agama sesuai pembagian kewenangan yang berlaku."Kami memahami pembagian kewenangan yang telah dijelaskan. DPRD akan mengawal agar kebutuhan guru agama, baik Islam maupun Katolik, menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga kekurangan yang ada dapat dipenuhi secara bertahap," kata Ridwai.***

DPRD Kutai Barat bersama Kanwil Kemenag Kaltim membahas kekurangan 49 guru Pendidikan Agama Islam dan Katolik.

IMG_4834.JPG

DPRD Kutai Barat bersama Kanwil Kemenag Kaltim membahas kekurangan 49 guru Pendidikan Agama Islam dan minimnya guru agama Katolik. Pemda didorong segera memenuhi kebutuhan guru

Kutai Barat Kekurangan Guru Agama, DPRD Minta Kejelasan Kemenag Kaltim