IBUKOTAKINI.COM – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terpilih sebagai salah satu daerah dalam pilot project digitalisasi perlindungan sosial yang digagas pemerintah pusat. Kutim masuk gelombang ketiga pelaksanaan program tersebut bersama 114 kabupaten dan kota di Indonesia.Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan pelaksanaan pilot project digitalisasi perlindungan sosial di Kutim berlangsung pada September hingga Desember 2026.“Kutim secara resmi terpilih masuk dalam gelombang ketiga pelaksanaan pilot project ini bersama 114 kabupaten dan kota se-Indonesia,” ujar Ernata saat mengikuti Rapat Lanjutan Tim Pelaksana Daerah Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (9/9/2026).<h2>Target Pendataan Digital Perlindungan Sosial Minimal 50 Persen</h2>Ernata menjelaskan, program tersebut merupakan instruksi pemerintah pusat yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam periode September hingga Desember 2026.Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah ditargetkan mampu mencapai minimal 50 persen keberhasilan pendataan masyarakat.“Kegiatan ini dimulai sejak September hingga Desember 2026, dengan target pencapaian minimal 50 persen keberhasilan pendataan,” jelasnya.Menurut Ernata, keterbatasan anggaran daerah tidak menjadi alasan bagi Dinsos Kutim untuk menunda program tersebut. Pasalnya, usulan anggaran yang sebelumnya disiapkan melalui mekanisme e-budgeting belum terealisasi.Karena itu, Dinsos Kutim memilih strategi non-budgeting dengan mengoptimalkan potensi masyarakat agar program pemerintah pusat tetap berjalan sesuai jadwal.“Meskipun usulan anggaran awal kita berbasis e-budgeting belum tercairkan, kami mengambil strategi non-budgeting agar program pusat ini tetap berjalan tepat waktu,” tegas Ernata.<h2>Ketua RT di Kutim Bakal Jadi Agen Pencacah Lapangan</h2>Salah satu strategi yang disiapkan Dinsos Kutim adalah melibatkan para ketua RT sebagai agen pencacah lapangan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menggandeng relawan untuk membantu proses pendataan secara sukarela.“Kami akan memberdayakan para ketua RT di seluruh Kutim sebagai agen pencacah lapangan serta melibatkan para relawan secara sukarela,” kata Ernata.Sebelum diterjunkan ke lapangan, para agen pencacah akan mendapatkan pembekalan teknis dan pelatihan mengenai mekanisme pendataan.Dinsos Kutim menargetkan pelatihan bagi para agen pencacah mulai dilaksanakan pada 19 September 2026.Pelibatan ketua RT dinilai penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan demikian, proses pendataan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif sekaligus membantu menghasilkan data perlindungan sosial yang lebih akurat.<h2>Dinsos Kutim Dorong Percepatan Aktivasi IKD</h2>Ernata menambahkan, keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya ditentukan kesiapan petugas pendataan. Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dimiliki masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan sistem tersebut.“Kunci utama dari perlindungan sosial digital ini adalah IKD, sehingga kita harus mendorong percepatan kepemilikannya di tengah masyarakat,” ujarnya.Untuk mempercepat aktivasi IKD, Dinsos Kutim berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim.Dinsos juga meminta Disdukcapil menyediakan layanan khusus aktivasi IKD bagi para agen pencacah sebelum mereka diterjunkan untuk melakukan pendataan masyarakat.“Kami memohon dukungan penuh Disdukcapil agar dapat membuka layanan aktivasi IKD secara khusus bagi para agen pencacah sebelum mereka turun mendata,” tutur Ernata.<h2>Libatkan Lintas OPD untuk Percepat Digitalisasi Perlindungan Sosial</h2>Selain Disdukcapil, Dinsos Kutim berharap sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya dapat memperkuat pelaksanaan pilot project tersebut.Dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), khususnya dalam aspek sosialisasi, juga dinilai penting untuk memastikan masyarakat memahami proses digitalisasi perlindungan sosial.Ernata berharap integrasi data penerima bantuan sosial di Kutim nantinya dapat menghasilkan proses pendataan yang lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.***

MAS ADIT.png

1782641310794.webp

Kutim masuk gelombang ketiga pilot project digitalisasi perlindungan sosial. Dinsos libatkan ketua RT dan relawan untuk kejar target pendataan 50 persen.

Kutim Masuk Gelombang Ketiga Pilot Project Digitalisasi Perlindungan Sosial