<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/">IBUKOTAKINI.COM </a>– Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali menegaskan permintaan agar anggaran pemeliharaan jalan nasional yang masih diblokir di APBN segera dibuka.&nbsp;Hal ini disampaikannya usai melakukan perjalanan darat dalam rangka kunjungan kerja dari Samarinda ke wilayah utara Kaltim hingga Berau, Sabtu (12/7/2025).Saat disambangi wartawan usai menyerahkan penghargaan Program Gratispol dan Jospol di Pendopo Kota Bontang, Gubernur Harum mengakui kondisi jalan nasional sepanjang 121 kilometer tersebut masih jauh dari kata layak."Alhamdulillah, jalannya bisa ditempuh, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki," ujar gubernur.Gubernur menyoroti kerusakan di banyak titik yang menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih lama, menimbulkan kerusakan kendaraan, serta meningkatkan risiko kecelakaan.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/nyetir-sendiri-ke-kubar-gubernur-kaltim-cek-kondisi-jalan-kukar-kubar">Nyetir Sendiri ke Kubar, Gubernur Kaltim Cek Kondisi Jalan Kukar-Kubar - ibukotakini.com</a></blockquote>“Kondisi jalan rusak jelas tidak efisien dan tidak efektif. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.Gubernur Rudy Mas'ud mengungkapkan bahwa saat ini terdapat alokasi APBN sebesar Rp45 miliar untuk jalur Samarinda–Bontang. Namun, dana yang dapat digunakan baru sekitar Rp6 miliar karena sebagian besar masih diblokir oleh pemerintah pusat.“Saya sudah bertemu langsung dengan Menteri PUPR, Pak Dody Hanggodo. Kami minta agar blokir anggaran dibuka. Hari ini pun saya ajak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim turun langsung ke lapangan,” jelasnya.Gubernur berharap percepatan pembukaan anggaran bisa membuat perbaikan jalan terealisasi dalam waktu dekat. Jalan yang layak dan nyaman diyakini akan memperlancar aktivitas ekonomi dan jasa masyarakat, terutama di jalur vital lintas Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur hingga Berau.“Jalur ini sangat strategis. Kalau jalan bagus, ekonomi pun pasti ikut tumbuh,” tandasnya.<h2>Mengapa Anggaran Kaltim Diblokir? Ini Analisis dan Fakta di Baliknya</h2>Pemblokiran anggaran untuk Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk dana pemeliharaan jalan nasional dan pembangunan infrastruktur di luar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), kembali menjadi perhatian publik.&nbsp;Isu ini mencuat seiring desakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang meminta pemerintah pusat segera membuka blokir anggaran agar pembangunan infrastruktur penting di wilayah utara Kaltim bisa segera dilaksanakan.Namun pertanyaannya, mengapa anggaran Kaltim diblokir? Apa alasan di balik keputusan ini?&nbsp;Menurut Kementerian Keuangan, pemblokiran anggaran merupakan prosedur rutin yang dilakukan setiap awal tahun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program benar-benar siap dan seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/satgas-pasti-blokir-824-entitas-ilegal-dari-platform-investasi-pinjol-dan-pinpri">Satgas PASTI Blokir 824 Entitas Ilegal dari Platform Investasi, Pinjol dan Pinpri - ibukotakini.com</a></blockquote>"Pemblokiran anggaran merupakan kebijakan Menteri Keuangan ihwal penggunaan anggaran pada awal tahun," jelas Zainal, salah satu pejabat di Kementerian Keuangan, sebagaimana dikutip dari Tempo.co. Artinya, blokir anggaran tidak hanya berlaku di Kaltim, tetapi juga di daerah lain dan berbagai kementerian/lembaga.Salah satu penyebab utama anggaran belum dapat dicairkan adalah belum lengkapnya dokumen teknis dan administratif yang diperlukan. Dokumen seperti Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan sinkronisasi rencana kerja dengan sistem e-planning nasional masih dalam proses penyelesaian.Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa dari total alokasi anggaran sekitar Rp45 miliar untuk jalur jalan nasional Samarinda–Bontang, baru sekitar Rp6 miliar yang dapat digunakan. Sisanya masih diblokir oleh pemerintah pusat karena belum terpenuhinya persyaratan teknis."Kami sudah bertemu langsung dengan Menteri PUPR dan menyampaikan permintaan agar blokir segera dibuka. Hari ini pun kami mengajak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) turun langsung untuk melihat kondisi jalan yang rusak," kata Gubernur Harum saat kunjungan kerja ke Bontang, Sabtu (12/7/2025). ***&nbsp;

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menumpang kendaraan TNI saat acara Pengarahan Sinergitas TNI-Polri di Aula Batalyon Artileri Pertahanan Udara 7/Agni Bala Cakti (Yon Arhanud 7/ABC), Bontang, Sabtu 12 Juli 2025.  (Adpimprov/Hudais TP)

blokir anggaran.jpg

Lebih dari Rp30 M anggaran Perbaikan Jalan Diblokir Pemerintah Pusat 

Lagi, Gubernur Kaltim Minta Blokir Anggaran Dibuka untuk Perbaikan Jalan Nasional