JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat penerapan tata kelola sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Kebijakan ini tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga menjadi harapan baru bagi ribuan masyarakat di daerah penghasil minyak untuk berpartisipasi secara legal dalam kegiatan migas yang selama ini berjalan di bawah radar.“Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM, dampaknya bukan cuma pada peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” ujar Cek Endra, Anggota Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.Menurutnya, kebijakan ini dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal dari jasa pengeboran, transportasi, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/bri-siapkan-buyback-saham-didukung-fundamental-yang-kuat-dan-prospek-cerah">BRI Siapkan Buyback Saham, Didukung Fundamental yang Kuat dan Prospek Cerah</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/lewat-floii-expo-2025-bri-tegaskan-komitmen-pada-ekonomi-hijau-dan-sektor-riil-nasional">Lewat FLOII Expo 2025, BRI Tegaskan Komitmen pada Ekonomi Hijau dan Sektor Riil Nasional</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/bri-bantu-usaha-kue-kering-bakulis-tumbuh-pesat-jadi-penggerak-ekonomi-warga">BRI Bantu Usaha Kue Kering ‘Bakulis’ Tumbuh Pesat, Jadi Penggerak Ekonomi Warga</a></li></ul>“Kita sudah lihat contohnya di Musi Banyuasin, Aceh, dan Bojonegoro. Ketika pemerintah hadir dengan regulasi yang jelas, praktik ilegal menurun dan produktivitas meningkat,” tambahnya.Cek Endra menegaskan bahwa di balik regulasi ini tersimpan semangat pemerataan ekonomi. Legalisasi sumur rakyat, katanya, tidak hanya meningkatkan lifting nasional tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menikmati hasil bumi mereka sendiri.“Yang terpenting, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan hanya berhenti di atas kertas,” tegasnya.Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut. Ia menilai terbitnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi momentum penting agar masyarakat dapat mengelola sumur minyak secara legal, aman, dan berkelanjutan.Menurut Herman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi salah satu contoh daerah dengan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat.“Selama ini banyak warga kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas,” ujarnya.Berdasarkan data Kementerian ESDM, Sumatera Selatan tercatat memiliki 26.300 sumur minyak rakyat, jumlah terbanyak secara nasional. Potensi besar ini menjadi modal kuat bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis energi rakyat yang berkelanjutan.Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa terdapat sekitar 11.509 sumur minyak rakyat di wilayahnya dan kini telah menjadi dasar final untuk proses legalisasi. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menertibkan aktivitas penambangan yang selama ini berjalan tanpa regulasi yang jelas.“Kami telah menyelesaikan rapat finalisasi. Data final kita adalah 11.509 sumur. Sesuai arahan dan regulasi dari Kementerian ESDM, sumur-sumur ini harus dilegalkan,” kata Al Haris, Kamis, 16 Oktober 2025.Ia menjelaskan, hasil verifikasi menunjukkan Kabupaten Batang Hari memiliki jumlah sumur terbanyak yakni 9.885, disusul Muaro Jambi sebanyak 1.336, dan Sarolangun sebanyak 288.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/guru-di-pedalaman-papua-bangun-agen-bri-link-demi-majukan-literasi-keuangan">Guru di Pedalaman Papua Bangun AgenBRILink Demi Majukan Literasi Keuangan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/id-cloud-host-hadirkan-dedicated-server-terbaik-untuk-perusahaan-stabil-dan-fleksibel">IDCloudHost Hadirkan Dedicated Server Terbaik untuk Perusahaan, Stabil dan Fleksibel!</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/pebalap-yti-racing-team-juara-di-76-indonesian-downhill-2025">Pembalap YTI Racing Team Juara di 76 Indonesian Downhill 2025</a></li></ul>Selain Sumatera Selatan dan Jambi, sejumlah provinsi lain juga memiliki potensi besar, di antaranya Jawa Tengah (4.391 sumur), Aceh (1.490), Jawa Timur (708), dan Sumatera Utara (607). Selama ini, kegiatan eksplorasi sumur minyak rakyat di daerah-daerah tersebut menjadi denyut ekonomi lokal yang menopang kehidupan masyarakat sekitar. Rakyat menjadi semakin berdaya secara ekonomi berkat sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka.<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/pemerintah-perkuat-ketahanan-energi-nasional-dengan-percepat-penerapan-tata-kelola-sumur-minyak-rakyat">halojatim.com</a> oleh Redaksi pada 03 Nov 2025 &nbsp;</blockquote>

Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi Nasional dengan Percepat Penerapan Tata Kelola Sumur Minyak Rakyat

Pemerintah mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat penerapan tata kelola sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Lewat Permen ESDM No. 14/2025, Pemerintah Dorong Legalitas Sumur Minyak Rakyat