IBUKOTAKINI.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyampaikan kritik tajam terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.&nbsp;Mahfud mengungkapkan keprihatinannya atas berbagai isu yang mencuat terkait fasilitas mewah yang digunakan oleh para komisioner KPU."Dengan adanya putusan DKPP yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya," ujar Mahfud MD.&nbsp;"Menurut informasi dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai tiga mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, serta fasilitas lain ketika mereka ke daerah yang, maaf, asusila." tulis Mahfud melalui akun X, Senin 8 Juli 2024.Mahfud menekankan pentingnya tindakan tegas dari DPR dan Pemerintah untuk menanggapi isu ini. "DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tegasnya.Lebih lanjut, Mahfud menilai bahwa KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.&nbsp;"Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang," kata Mahfud. "Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat."Mahfud juga merujuk pada vonis MK No. 80/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain. "Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," tambahnya. ***&nbsp;

Menkopolhukam Mahfud Md di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Albanjari Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. 

mahfud md

Mahfud juga meminta semua komisioner mundur karena isu jet pribadi dan mobil dinas.  

Mahfud MD: KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada