BALIKPAPAN, <a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Para guru besar, dosen, agamawan dan berbagai profesi mengeluarkan maklumat merespons perkembangan politik tanah air. Khususnya pasca sidang putusan Mahkamah Konstitusi, Senin, 16 Oktober 2023.&nbsp;Para tokoh lintas profesi menilai kemunduran demokrasi dan tata kelola negara menyusul indikasi keterlibatan Presiden Joko Widodo membangun dinasti politik. Berikut isi maklumat tersebut, seperti yang diterima redaksi.&nbsp;Maklumat Juanda 2023&nbsp;Reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya Reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Reformasi dan Demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir, dikhianati. Kedaulatan rakyat disingkirkan. Ruang publik dipersempit, oposisi menjelma aliansi kolusif, lembaga anti-korupsi dilemahkan, dan kekuatan eksekutif ditebalkan. Yang menentukan nasib kita: kekuasaan pemimpin nasional dan para majikan partai. Penguasa menyalahgunakan demokrasi melalui peraturan perundang-undangan, mulai dari Revisi UU KPK, KUHP, hingga UU Cipta Kerja. Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat.&nbsp;Prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar di era rezim Soeharto. Penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pj-gubernur-kaltim-segera-dilantik-ini-pesan-isran-noor">Pj Gubernur Kaltim Segera Dilantik, Ini Pesan Isran Noor - ibukotakini.com</a></li></ul>Politik dinasti terasa kental ketika Presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa status anak Kepala Negara/Presiden yang berkuasa. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga. Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotor. Kami memergoki perilaku politik yang nista dari penguasa dan kalangan atas ini. Ukuran moral, tentang yang adil dan tidak adil, yang patut dan tidak patut telah hilang. Perilaku yang nista itu adalah kolusi dan nepotisme yang dirobohkan oleh gerakan reformasi, seperempat abad lalu.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pertamina-tetap-salurkan-pertalite-di-spbu-area-kalimantan">Pertamina Tetap Salurkan Pertalite di SPBU Area Kalimantan - ibukotakini.com</a></li></ul>Itu sebabnya di sini kami, sejumlah warga negara dari pelbagai kalangan, bersuara. Indonesia memerlukan politik yang diabdikan untuk kedaulatan rakyat. Kami mendesak para pemimpin bangsa, terutama Kepala Negara, Presiden Jokowi, agar memberi teladan, dan bukan memberi contoh buruk memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga. Dibacakan di Jalan Juanda, Jakarta Hari ini, Senin, 16 Oktober 2023 (Guru besar, dosen, agamawan, budayawan, mantan duta besar, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan; tokoh-tokoh pendidikan, hak azasi manusia, lingkungan hidup; produser, seniman dan pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa dan film; tokoh-tokoh relawan Jokowi).&nbsp;Sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam maklumat tersebut antara lain Todung Mulya Lubis, Panda Nababan, Goenawan Mohammad, Usman Hamid, Mas Achmad Santosa, Erry Riyana Hardjapamekas, Ulil Abshar Abdalla, dan sebagainya. Total sebanyak 215 nama dalam maklumat itu. ***

POLITIK.jpg

IBUKOTAKINI.COM - Tokoh lintas profesi mengecam praktik politik dinasti dan upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara kotor

Maklumat Juanda 2023: Reformasi Kembali ke Titik Nol