IBUKOTAKINI.COM &ndash; Sebanyak 1.845 desa dari 36 Kabupaten dan Kota di Indonesia terpaksa harus menunda pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades). Hal itu disebabkan kondisi saat ini masih dalam pandemi covid-19. Sehingga memaksa pemerintah menghentikan sejumlah agenda penting salah satunya pilkades.
Pilkaden ditunda menjadi tahun 2021 dari rencana 2020. "Sejumlah pilkades yang belum bisa dilaksanakan tahun ini kita tunda hingga selesainya gelaran pilkada 9 Desember nanti," kata Menteri Dalam Negeri HM Tito Karnavian dalam rapat koordinasi secara virtual membahas rencana pelaksanaan pilkades dalam suasana pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, baru-baru ini. Mantan Kapolri itu menjelaskan, pemerintah masih akan melihat perkembangan kesehatan masyarakat pasca pilkada nanti, khususnya terkait terhadap dampak penyebaran Covid-19. Karena masih belum bisa diprediksi apa yang akan terjadi setelah pilkada nanti, meski pemerintah berusaha keras untuk menerapkan ketentuan protokol kesehatan yang ketat pada gelaran pilkada. Selain penundaan karena alasan keamanan kesehatan masyarakat, ada pula penundaan pelaksanaan pilkades yang terpaksa harus dilakukan karena faktor refocusing anggaran desa mereka. Sementara Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menegaskan bahwa Kaltim akan patuh dengan ketentuan pusat demi kebaikan bersama. Di sisi lain pelayanan desa juga harus dipastikan tidak terganggu akibat penundaan pilkades. "Di Kaltim ada 28 pilkades yang harus kita tunda. Kita ikuti untuk kebaikan bersama. Tapi saya ingatkan, pelayanan masyarakat tidak boleh berhenti," tegas Isran. Ke-28 pilkades yang harus ditunda itu seluruhnya ada di Kabupaten Kutai Timur. Saat rapat koordinasi virtual itu, Gubernur Isran Noor didampingi Kepala DPMPD Kaltim M Siradjudin.

Masih Pandemi, Pilkades Ditunda