<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah merevisi regulasi integrasi zakat dan pajak. MUI mengusulkan agar zakat yang dibayarkan umat Islam tidak lagi sekadar menjadi pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction), melainkan diakui langsung sebagai pengurang pajak terutang (tax credit).Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, usai pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).Menurut Cholil, sistem yang berlaku saat ini masih menimbulkan beban ganda bagi umat Islam karena tetap harus membayar pajak meski telah menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi."Kita ini umat Islam double tax, bayar dua kali. Saya sebagai karyawan atau pegawai perusahaan bayar zakat, tapi dipotong pajak juga. Nah, di KUII VIII ini kita bahas bagaimana zakat itu bisa menjadi pajak," ujar Cholil dilansir MUI Digital.<h3>MUI Nilai Zakat Layak Dihitung sebagai Pembayaran Pajak</h3>Cholil menjelaskan, zakat yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) selama ini hanya mengurangi penghasilan kena pajak, bukan mengurangi besaran pajak yang wajib dibayar.Padahal, menurut dia, dana zakat memiliki fungsi sosial yang selaras dengan tujuan negara, seperti mengurangi kemiskinan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan umat.Karena itu, MUI menilai pembayaran zakat seharusnya dapat diperhitungkan langsung sebagai bagian dari kewajiban perpajakan.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/bmh-salurkan-bantuan-berobat-untuk-21-warga-dhuafa">BMH Salurkan Bantuan Berobat untuk 21 Warga Dhuafa - ibukotakini.com</a></blockquote>"Kita harus memproporsikan yang bayar zakat itu bisa dihitung sebagai pajak. Kenapa? Karena Baznas dan LAZ itu ada untuk mengurangi kemiskinan dan dipakai untuk kepentingan bangsa. Sehingga apa yang kita bayarkan sebagai zakat, sekaligus dihitung sebagai pembayaran pajak," tegasnya.<h3>MUI Dorong Penguatan Peran LAZ</h3>Selain mengusulkan perubahan skema zakat dan pajak, MUI juga mendorong pemerintah terus memperkuat keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ).Menurut Cholil, Baznas tidak mungkin menjangkau seluruh potensi penghimpunan maupun penyaluran zakat tanpa dukungan LAZ yang tumbuh di tengah masyarakat.Keberadaan berbagai LAZ dinilai menjadi faktor penting untuk memperluas layanan pengelolaan zakat sekaligus meningkatkan efektivitas distribusinya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/ekonomi-syariah-kaltim-tumbuh-26-4-persen-sepanjang-2025">Ekonomi Syariah Kaltim Tumbuh 26,4 Persen Sepanjang 2025 - ibukotakini.com</a></blockquote>Isu integrasi zakat dan pajak menjadi salah satu agenda strategis dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang berlangsung pada 24–26 Juli 2026.Mengusung tema "Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat", kongres juga membahas sejumlah rekomendasi penguatan ekonomi syariah, termasuk gagasan pembentukan Danantara Syariah Nusantara sebagai super holding ekonomi syariah nasional.***&nbsp;

MUI.jpg

MUI mendesak pemerintah mengubah regulasi zakat dan pajak agar zakat menjadi pengurang pajak langsung. Usulan ini dibahas dalam KUII VIII di Jakarta.

MUI Desak Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung