IBUKOTAKINI.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, menilai perlunya pengaturan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang lebih terpadu, terutama di kawasan industri dan permukiman yang berkembang pesat di wilayah utara kota.Najib mengatakan, banyak kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri justru belum dilengkapi fasilitas umum (fasum) yang memadai. Kondisi ini, berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan dan merugikan masyarakat sekitar.“Fasumnya belum ada, tapi kawasan itu sudah masuk rencana kawasan industri seperti di Kilometer 13. Masyarakat di sana juga harus kita jaga, jangan sampai tanah mereka dibeli industri dengan harga murah,” ungkap Najib, saat ditemui&nbsp; di ruang kerjanya Kantor DPRD Balikpapan, pada Kamis (6/11/2025).Ia menjelaskan, penetapan kawasan industri seharusnya dibarengi dengan pengawasan ketat dan kebijakan harga tanah yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu mengambil langkah cepat agar nilai tanah tidak melonjak saat investor mulai masuk.“Kalau pemerintah bisa bergerak cepat, harga tanah bisa dikendalikan. Pemerintah juga bisa menguasai dan mengatur supaya kawasan industri terkelola dengan baik,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.Selain soal tata ruang, Najib juga menyoroti arah bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya yang menangani sektor pasar. Ia mencontohkan, kontrak pengelolaan Pasar Rapak dan Pasar Baru yang akan segera berakhir perlu menjadi momentum evaluasi.“Ke depan harus ada perusda yang khusus mengurus pasar, seperti Pasar Jaya di Jakarta. Fokus dan profesional agar pengelolaan pasar lebih tertata,” katanya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/efisiensi-anggaran-dprd-balikpapan-minta-maksimalkan-aset-daerah">Efisiensi Anggaran, DPRD Balikpapan Minta Maksimalkan Aset Daerah - ibukotakini.com</a></blockquote>Dalam konteks lingkungan, Najib mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Lingkungan yang komprehensif dan menjadi payung hukum bagi berbagai regulasi terkait, seperti perda sampah, perda pedagang kaki lima (PKL), dan perda urukan tanah.“Kita ini punya visi Balikpapan Nyaman Huni. Jadi perda lingkungan harus jadi payung utama, sementara aturan teknisnya bisa diatur lewat perwali,” ujar Najib.Ia menambahkan, perda tersebut nantinya tidak hanya mengatur soal kebersihan dan tata ruang, tetapi juga aspek kenyamanan lingkungan, fasilitas publik, pendidikan, hingga ketahanan pangan di tingkat RT.“Kita ingin tiap lingkungan di Balikpapan benar-benar nyaman huni. Anak-anak bisa belajar dan mengaji dengan aman, masyarakat bisa menanam sayur atau ikan lele di pekarangan. Itu bagian dari ketahanan pangan,” jelasnya.Najib menyebut, usulan perda lingkungan telah dikomunikasikan dengan sejumlah anggota DPRD agar bisa masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) mendatang.“Kami sudah bahas di fraksi, mudah-mudahan bisa jadi inisiatif DPRD. Ini penting agar visi Wali Kota tentang Balikpapan yang nyaman dan hijau benar-benar terwujud,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)

MAS ADIT.png

Najib Desak Tata Ruang dan Lingkungan Balikpapan Lebih Terpadu

Najib1.jpg

 IBUKOTAKINI.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, menilai perlunya pengaturan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang lebih terpadu, 