<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM&nbsp;</a>– Para nelayan di Kenyamukan, Sangatta Utara, Kutai Timur, menghadapi kesulitan serius akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Situasi ini memaksa mereka melakukan perjalanan jauh ke kota hanya demi mendapatkan pasokan solar untuk perahu mereka, yang menjadi kebutuhan vital dalam menunjang aktivitas melaut.&nbsp;Kondisi ini menambah beban biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh para nelayan, sementara hasil tangkapan tak sebanding dengan pengeluaran yang meningkat.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, menyatakan, bahwa pihaknya telah berupaya untuk berkoordinasi dengan Pertamina agar segera mengatasi kelangkaan ini.&nbsp;Menurutnya, Pertamina di Kenyamukan sebenarnya sudah ada, namun masih menghadapi kendala operasional yang belum terselesaikan.“Kami sudah berbicara dengan pihak Pertamina. Mereka terbuka bagi siapa saja badan usaha yang ingin mengoperasikan Pertamina Kenyamukan. Sayangnya, sampai saat ini belum ada investor yang bersedia,” ungkap Jimmi saat diwawancarai, Selasa 5 November 2024.Jimmi menjelaskan bahwa SPBU di Kenyamukan sebelumnya dimiliki oleh pihak swasta. Namun, agar dapat beroperasi di bawah Pertamina, perlu ada penyelesaian hukum terkait pengalihan kepemilikan. Hal ini menjadi penghambat utama yang hingga kini belum terselesaikan.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/tingkatkan-keakuratan-data-dprd-kutim-dorong-optimalisasi-pengentasan-kemiskinan">Tingkatkan Keakuratan Data, DPRD Kutim Dorong Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/soroti-program-rumah-layak-huni-syaiful-bakhri-seleksi-harus-tepat-sasaran">Soroti Program Rumah Layak Huni, Syaiful Bakhri: Seleksi Harus Tepat Sasaran - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dprd-kutim-bahas-rpjpd-2024-2045-prioritaskan-infrastruktur-kutim-hebat-2045">DPRD Kutim Bahas RPJPD 2024-2045, Prioritaskan Infrastruktur “Kutim Hebat 2045” - ibukotakini.com</a></li></ul>“Awalnya SPBU ini memang milik swasta, dan untuk pengalihan ke Pertamina tentu perlu proses hukum. Ini yang masih menjadi kendala utama,” jelasnya.Selain itu, Jimmi mengungkapkan bahwa SPBU tersebut sudah hampir lima tahun tidak beroperasi. Hal ini menyebabkan stasiun pengisian perlu ditinjau kembali untuk memastikan kelayakan fisik dan operasionalnya.“Kami sudah mendorong Pertamina untuk mencarikan solusi agar para nelayan tidak terus-menerus terbebani oleh kelangkaan solar ini. Kesejahteraan mereka sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar,” ujarnya.Sementara itu, Hasan, seorang nelayan di Kenyamukan, mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar setiap kali hendak melaut. Ia harus menempuh perjalanan panjang ke kota untuk mencari solar, yang memakan waktu dan biaya tambahan."Setiap kali ingin melaut, kami harus ke kota mencari solar. Perjalanan ini memakan waktu dan biaya, sementara hasil tangkapan tidak sebanding dengan pengeluaran yang terus meningkat," keluh Hasan.Para nelayan berharap agar permasalahan pasokan solar ini segera diselesaikan sehingga mereka dapat melaut tanpa khawatir kekurangan bahan bakar.“Kami butuh kejelasan, apakah Pertamina Kenyamukan akan beroperasi atau tidak. Kalau memang beroperasi, kami akan sangat terbantu,” tambah Hasan. (Adv)

MAS ADIT.png

Nelayan di Kutim Kesulitan Solar, DPRD Berupaya Cari Solusi

WhatsApp Image 2024-11-05 at 12.15.12.jpeg

Para nelayan berharap agar permasalahan pasokan solar ini segera diselesaikan sehingga mereka dapat melaut tanpa khawatir kekurangan bahan bakar.