BALIKPAPAN, <a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyepakati kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk menambah pekerja untuk membersihkan sampah yang ada di laut.Anggota DPRD Balikpapan, Nurhadi Saputra menyambut baik apabila Pemkot melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan merekrut pekerja khusus untuk membersihkan sampah di laut.&nbsp;Dapil Balikpapan Timur ini mengakui bahwa sangat penting menjaga lingkungan bukan hanya di darat tetapi di laut pun juga harus diperhatikan, supaya lingkungan tetap terjaga dengan baik."Saya setuju saja karena kota kita ini menghadap laut dan berbatasan langsung dengan laut. Kota kita ini mempunyai pantai yang lumayan panjang," jelasnya kepada media.Meskipun ada beberapa kecamatan yang tidak dilintasi laut hanya Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota dan Balikpapan Barat merupakan daerah yang berbatasan dengan laut.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/baznas-balikpapan-salurkan-paket-sembako-di-balikpapan-utara">Baznas Balikpapan Salurkan Paket Sembako di Balikpapan Utara - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/atasi-masalah-pangan-disketapang-kukar-siapkan-308-ton-beras">Atasi Masalah Pangan, Disketapang Kukar Siapkan 308 Ton Beras - ibukotakini.com</a></li></ul>Yang jadi persoalan itu, sampah di Kota Balikpapan ini ada dua karakter, yakni Balikpapan Timur dan Selatan itu sampah di pantai mengandung baru bara, karena memang jalur pantai di dua kecamatan ini dilewati kapal besar yang memuat batu bara."Yang menjadi Pr besar untuk Balikpapan itu adalah sampah di daerah Balikpapan Barat, karena cuman Balikpapan Barat yang punya pemukiman di atas air dan di bawah pemukiman itu banyak sampah dan butuh keseriusan pemerintah kota untuk menangani sampah ini," terangnya.Pasalnya, sampah yang berada di pemukiman warga tidak bisa menggunakan alat berat untuk membersihkan sampah, melainkan dengan tenaga manusia. "Jadi saya sepakat saja karena ini sesuai dengan kajian dari Komisi III tentang permasalahan sampah di pesisir," katanya.Namun, yang menjadi kendala dari pemerintah kota Balikpapan, zona eklusif masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.&nbsp;"Jadi Pemerintah Kota nggak bisa ngapain-ngapain, karena terhalang masalah kewenangan itu," ungkapnya. (*)

MAS ADIT.png

DPRD Balikpapan

BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyepakati kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balik

Nurhadi Dukung Pemkot Balikpapan Tambah Personil Bersihkan Sampah di Laut