IBUKOTAKINI.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.&nbsp;Salah satu langkah konkret adalah optimalisasi sistem e-Perda yang bertujuan mempermudah proses pengurusan dan penerbitan produk hukum daerah.Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah yang digelar di Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (20/1/2025), Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri sekaligus Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menekankan pentingnya komunikasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembentukan produk hukum.&nbsp;Ia juga mendorong optimalisasi sistem e-Perda untuk mempercepat proses legislasi di daerah."Indonesia sangat luas. Jika kita membuat produk hukum dengan cara konvensional, prosesnya akan memakan waktu lama dan berbiaya tinggi," ujar Akmal Malik. Penerapan e-Perda diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut dengan memanfaatkan teknologi digital.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/disdag-balikpapan-bakal-bangun-taman-dan-tempat-kuliner-di-eks-pasar-loak-besi">Disdag Balikpapan Bakal Bangun Taman dan Tempat Kuliner di Eks Pasar Loak Besi - ibukotakini.com</a></blockquote>Sejalan dengan itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah juga mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.&nbsp;Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Hendriwan, menyatakan bahwa upaya ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).&nbsp;"Dengan terlaksananya ETPD, masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal," kata Hendriwan.&nbsp;Implementasi SPBE di Kalimantan Timur juga terus ditingkatkan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur telah mengadopsi Sistem Informasi Digital Administrasi (SIDA) yang dikembangkan oleh Diskominfo Kaltim.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/satpol-pp-balikpapan-tutup-sementara-pengerjaan-green-valley-2">Satpol PP Balikpapan Tutup Sementara Pengerjaan Green Valley 2 - ibukotakini.com</a></blockquote>Aplikasi ini mengubah sistem administrasi tata naskah dinas konvensional menjadi digital dengan penerapan tanda tangan elektronik, sehingga memudahkan koordinasi surat-menyurat baik internal maupun eksternal di lingkungan Pemprov Kaltim.&nbsp;Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa penerapan SPBE akan mengintegrasikan seluruh proses pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pelaporan, dalam satu sistem.&nbsp;Hal ini diharapkan dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.&nbsp;Rakornas Produk Hukum Daerah di Kalimantan Timur dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Dewan, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dari seluruh provinsi di Indonesia.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote>https://ibukotakini.com/read/angka-pengangguran-balikpapan-meningkat-berikut-faktor-penyebabnya</blockquote>Acara ini diharapkan menjadi langkah strategis mempercepat penyelarasan regulasi, meningkatkan efektivitas, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh daerah di Indonesia. ***

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal  Malik menyebut pentingnya optimalisasi sistem e-Perda untuk mempermudah proses pengurusan dan penerbitan produk hukum daerah. 

PRODUK HUKUM.jpg

Penerapan SPBE akan mengintegrasikan seluruh proses pemerintahan daerah.

Optimalisasi e-Perda Percepat Proses Legislasi Daerah