JAKARTA, IBUKOTAKINI.COM – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bahas rapat Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta usulkan Anggaran Belanja Tambahan IKN untuk tahun 2024 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pada Senin (18/9/2023) di Ruang Sidang Banggar DPR RI.

Rapat ini menyetujui anggaran penambahan RKA tahun 2024 (anggaran dasar Otorita IKN) sejumlah Rp434.004.049.000,00 yang disetujui oleh Pimpinan Rapat Banggar DPR RI.

Di sisi lain usulan Anggaran Belanja Tambahan 2024, dari Otorita IKN mengajukan sebesar Rp3.149.666.514.000,00 atau 3,1 triliun rupiah, dengan alokasi terbesarnya untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana yakni sebesar Rp2.112.554.820.000,00 atau 2,1 triliun.

Menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, besaran alokasi ini mengingat beban penanganan/hak kelola infrastruktur yang diberikan kepada Otorita IKN dari kementerian dan lembaga yang berwenang dalam pembangunan saat ini, contohnya Kementerian PUPR.

Ia menambahkan, bahwa Otorita IKN harus siap menjaga kualitas dan kesinambungan antara fasilitas dan keberlanjutan sesuai dengan rencana pembangunan IKN, sebagai smart and sustainable forest city.

BACA JUGA:

• Pengurus Terbentuk, AMSI Ajak Semua Pihak Bentuk Ekosistem bisnis Media Siber yang Lebih Baik - ibukotakini.com
• Galakkan KBM dan PSN, Wali Kota Balikpapan Ajak Warga Jaga Kebersihan Lingkungan - ibukotakini.com
• Agustus 2023, Tercatat Ekspor Batu Bara Alami Penurunan - ibukotakini.com

“Itu identifikasi dari kami tentu nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut, intinya kalau beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas diserahkan kepada kami (Otorita IKN) tentu harus ada biaya-biaya untuk operasi dan pemeliharaan. Jadi timbulnya (RKA dan Anggaran Belanja Tambahan) dari operasi dan pemeliharaan,” ucap Bambang terkait alasan pengajuan penambahan anggaran Otorita IKN di tahun 2024.

Adapun khusus mengenai usulan Anggaran Belanja Tambahan untuk tahun 2024, di luar yang sudah disetujui oleh Banggar DPR RI sebesar Rp434.004.049.000,00, maka dengan rincian penjelasan anggaran Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana menjadi yang paling besar di antara Kedeputian lain, yakni Rp2.112.554.820.000,00 atau 2,1 triliun. Detail alokasi anggarannya, digunakan untuk pembiayaan hal berikut:

• Konsultan operation readiness pembangunan infrastruktur IKN: Rp27.200.000.000,00
• Pembangunan/pengadaan 5 (lima) tower/rusun untuk pegawai Otorita IKN: Rp893.717.504.000,00
• Biaya operasional pemeliharaan gedung/bangunan di Kawasan IKN (termasuk Hunian Pekerja Konstruksi): Rp409.480.351.000,00
• Penyediaan dan pengelolaan layanan angkutan umum massal KIPP 1A: Rp500.000.000.000,00
• Sarana pemadam kebakaran (peralatan penyelamatan, mobil Damkar): Rp265.554.000.000,00
• Kebijakan bidang sarana dan prasarana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan: Rp16.602.965.000,00

Sedangkan untuk Kedeputian lain yakni memiliki alokasi anggaran sebesar:

• Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara: Rp182.863.382.000,00
• Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital: Rp466.640.740.000,00
• Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam: Rp387.607.572.000,00