IBUKOTAKINI.COM - Kemajuan Kota Balikpapan harus beriringan dengan penyesuaian regulasi. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo pada Forum Konsultasi Publik dengan tema "Site Plan Bangunan Umum dan Perumahan", Selasa (24/6/2025) di Hotel Gran Senyiur Balikpapan.&nbsp;Bagus mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Balikpapan sedang dalam proses revisi rencana detail tata ruang. Ini sudah dimulai beberapa bulan yang lalu dan berjalan hingga enam bulan ke depan.&nbsp;"Ini menjadi fasilitas kita untuk bisa melihat sejauh mana program pembangunan kota. Program berkaitan dengan peruntukan tata ruang, dengan tidak menafikan kebutuhan masyarakat maupun kota itu sendiri," tutur Bagus.&nbsp;Ia berharap pada prosesnya nanti, setelah mau finalisasi, semua terkaomodasi. Maka ia berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilibatkan. Selain itu juga dari sisi pengusaha, stakeholder maupun masyarakat.Dirinya juga berpesan agar dalam pelaksanaannya juga menghindari konflik dengan masyarakat sekitar dan meningkatkan nilai properti melalui penataan yang baik.&nbsp;“Site plan yang baik adalah pondasi bagi pembangunan kota yang berkelanjutan, aman dan tertata,” tandasnya.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pemkot-balikpapan-desak-pengembang-untuk-serahkan-psu">Pemkot Balikpapan Desak Pengembang untuk Serahkan PSU - ibukotakini.com</a></blockquote>Menurutnya, forum semacam ini diharapkan bisa menjadi awal dialog terbuka antar pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, media dan pemangku kepentingan lainnya."Saya harap diskusi juga dapat memperkuat pemahaman kita, serta menghasilkan rekomendasi bermanfaat dalam menyusun kebijakan dan penyempurnaan pelayanan publik di sektor perizinan," katanya.Apalagi saat ini sudah ada 104 pelayanan izin di Mal Pelayanan Publik di Kantor DPMPTSP. Dirinya juga meminta bagi yang merasa mengalami kesulitan dalam perizinan, agar menyampaikan pada dirinya.&nbsp;"Silakan sampaikan jika ada oknum minta duit. Karena kita ingin semuanya baik dan bapak ibu sulit," ujarnya.&nbsp;Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Hasbullah Helmi mengatakan, dirinya berharap keterlibatan stakeholder dalam penyempurnaan layanan dan kebijakan ke depan.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/balikpapan-target-pad-parkir-rp-2-m-baru-terealisasi-rp-600-juta">Balikpapan Target PAD Parkir Rp2 M, Baru Terealisasi Rp600 Juta - ibukotakini.com</a></blockquote>"Kami percaya bahwa pelayanan publik yang baik tidak lahir dari internal, melainkan dari proses komunikasi dan saling menghargai," katanya.&nbsp;Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) sebagai lembaga teknis. Sementara DPMPTSP memfasilitasi kegiatan ini sebagai amanat undang-undang."Di mana instansi pelayanan wajib melaksanakan forum konsultasi publik. Dan ini juga menjadi perhatian dari KPK setiap tahun," ujarnya. (Adv)

MAS ADIT.png

Pembangunan Balikpapan Harus Sejalan Tata Ruang, Wawali Tekankan Site Plan

IMG-20250624-WA0017-1536x691.jpg

 IBUKOTAKINI.COM - Kemajuan Kota Balikpapan harus beriringan dengan penyesuaian regulasi. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo pada For