IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah. Pasalnya, hingga kini, progres penyerahan dinilai masih jauh dari harapan meski sudah disosialisasikan berulang kali.Tercatat dari 197 perumahan yang sudah terdata, baru 15 perumahan yang resmi menyerahkan PSU kepada Pemkot. Jumlah itu hanya bertambah 4 bila dibandingkan pada pekan lalu yang baru mencapai 11.Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin menyampaikan bahkan sepanjang tahun 2023, hanya tiga perumahan yang menyerahkan PSU."Ini tentu sangat rendah dibanding target minimal sepuluh per tahun,” ungkap Rafiuddin, Selasa 24 Juni&nbsp;2025.Minimnya realisasi tersebut berdampak langsung pada warga perumahan. Tanpa legalitas resmi atas PSU, pemerintah tidak bisa melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara optimal, padahal banyak perumahan sudah lama dihuni dan mengalami penurunan kualitas fasilitas.“Kalau PSU sudah diserahkan, kami bisa segera ambil alih pemeliharaan jalan lingkungan, saluran drainase, hingga lampu penerangan. Ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga,” terangnya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/paripurna-pelaksanaan-apbd-2024-silpa-capai-rp-614-74">Paripurna Pelaksanaan APBD 2024, SILPA Capai Rp614,74 - ibukotakini.com</a></blockquote>Disperkim mencatat beberapa kendala yang membuat proses serah terima terhambat. Antara lain, masih banyak PSU yang lahannya diagunkan ke lembaga pembiayaan.Selain itu, sejumlah pengembang kesulitan melengkapi dokumen teknis, seperti gambar perencanaan atau peta jaringan utilitas.“Masih ada pengembang yang belum menyusun dokumen teknis sesuai standar. Ini juga menjadi penghambat,” kata Rafiuddin.Melihat situasi itu, Disperkim menghadirkan narasumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan sosialisasi terbaru.Tujuannya untuk memberi pemahaman menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun teknis.“Kami tidak sedang mencari kesalahan. Justru kami ingin bantu cari solusi bersama. Komitmennya jelas, ini untuk kepentingan masyarakat,” ujar Rafiuddin.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/wawali-balikpapan-ajak-panen-air-hujan-atasi-banjir">Wawali Balikpapan ajak Panen Air Hujan Atasi Banjir - ibukotakini.com</a></blockquote>Ia menegaskan, penyerahan PSU bukan hanya himbauan, melainkan kewajiban hukum yang diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU di Perumahan dan Permukiman.“Kalau tidak dilaksanakan, pengembang bisa dikenai sanksi administratif. Dasar hukumnya kuat,” katanya. Ia juga berharap Bangda bisa mempertegas hal ini dalam setiap sosialisasi agar pengembang tidak menganggap kebijakan ini opsional.Pemkot menargetkan minimal sepuluh perumahan menyerahkan PSU setiap tahunnya. Namun ia berharap realisasinya bisa melebihi target tersebut.Untuk memperlancar proses, Pemkot akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari BPN, perbankan, hingga asosiasi pengembang. Sinergi itu dinilai penting untuk mengatasi kendala administratif yang kerap menjadi penghambat.“Ini bukan sekadar urusan aset. Tapi soal pelayanan publik. Kalau PSU sudah diserahkan, maka infrastruktur bisa dijaga kualitasnya dan warga tinggal lebih nyaman,” pungkasnya. ***

MAS ADIT.png

WhatsApp Image 2025-06-24 at 17.51.42.jpeg

 IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) da

Pemkot Balikpapan Desak Pengembang untuk Serahkan PSU