IBUKOTAKINI.COM - Bangunan belum berizin lengkap, tapi sudah beroperasi. Inilah yang terjadi pada salah satu tempat hiburan malam (THM) yang menuai sorotan di Balikpapan Selatan.Untuk itu, Pemerintah Kota Balikpapan memperingatkan keras tempat hiburan malam yang belum menuntaskan seluruh perizinan dasar untuk segera menghentikan operasional.Peringatan ini disampaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan menyusul temuan bahwa tempat tersebut belum mengantongi dokumen penting seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).Kepala DPMPTSP Balikpapan Hasbulah Helmi menjelaskan, meskipun Helix sudah memiliki izin usaha di sistem Online Single Submission (OSS), hal itu belum bisa menjadi dasar operasional yang sah. Pelaku usaha tetap wajib melengkapi izin mendasar lain terlebih dahulu.“Izin OSS itu bukan berarti langsung bisa beroperasi. Ada dokumen dasar yang harus dilengkapi dulu, seperti izin bangunan dan laik fungsi bangunan,” kata Helmi, Rabu 18 Juni 2025.Ia menyebutkan, sesuai ketentuan dari Undang-Undang Cipta Kerja, proses perizinan terdiri dari dua tahapan, pertama, pemenuhan persyaratan dasar, dan kedua, pengurusan izin operasional.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/thm-helix-ditutup-dprd-balikpapan-minta-taat-regulasi-sebelum-operasional">THM Helix Ditutup, DPRD Balikpapan Minta Taat Regulasi Sebelum Operasional - ibukotakini.com</a></blockquote>“Beberapa syarat dasar itu mencakup Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR, PBG, SLF, dan dokumen lingkungan,” terang Helmi.Menurut Helmi, Helix baru mendapatkan dokumen PKKPR pada Juli 2024. Setelah itu, mereka seharusnya segera menyampaikan dokumen rancangan teknis atau site plan sebagai bahan kajian teknis ke instansi terkait.Namun site plan baru diterima DPMPTSP pada April 2025, atau hampir setahun setelah PKKPR diterbitkan.“Kami langsung tindak lanjuti tiga hari kerja setelah dokumen masuk, lalu kami undang rapat teknis lintas OPD pada 22 April 2025. Rapat itu melibatkan PUPR, Penataan Ruang, Damkar, dan lainnya,” jelas Helmi.Hasil rapat menghasilkan catatan teknis dan koreksi atas dokumen yang diajukan, dan seluruhnya sudah disampaikan kembali kepada pihak Helix.Kendati demikian, sampai pertengahan Juni ini, dokumen hasil revisi belum juga dikembalikan. Artinya, proses perizinan belum bisa dilanjutkan.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/wali-kota-balikpapan-siap-tutup-tempat-usaha-bandel">Wali Kota Balikpapan Siap Tutup Tempat Usaha Bandel - ibukotakini.com</a></blockquote>Masalah lainnya, ujar Helmi, terdapat perbedaan signifikan antara fungsi bangunan yang diajukan dalam dokumen dan realisasi di lapangan.Dalam izin awal, fungsi bangunan disebut sebagai hotel dan pub. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan, operasional hanya berlangsung pada unit pub saja, tanpa ada layanan perhotelan.Oleh sebab itu, hal ini bisa menjadi sebuah&nbsp;pelanggaran administratif. Mengingat bila fungsinya berubah, harus diajukan ulang.Soal izin minuman beralkohol, Helmi juga menegaskan bahwa selama belum ada PBG dan SLF, maka izin tersebut tak bisa diproses.Ia menyebutkan bahwa Pemkot tidak akan meloloskan izin tambahan apapun jika fondasi perizinannya belum terpenuhi.Sebelumnya, Komisi I DPRD Balikpapan juga telah mengunjungi lokasi dan menyampaikan rekomendasi agar Helix ditutup sementara.Ketua Komisi I Danang Eko Susanto menyatakan bahwa keberadaan tempat usaha tersebut belum memenuhi standar legal operasional, meski sudah tercatat di OSS.Menurutnya, pencatatan di OSS tak bisa dijadikan pembenaran jika syarat teknis lainnya belum lengkap.Menanggapi dukungan dari DPRD tersebut, Helmi menyambut baik langkah legislatif yang memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menertibkan usaha hiburan malam yang belum patuh terhadap aturan.Ia menegaskan, Pemkot Balikpapan tak pernah menutup pintu terhadap investasi, termasuk usaha hiburan malam. Namun semua harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku.Helmi berharap pelaku usaha tak hanya fokus pada kemewahan bangunan atau interior yang menarik, tetapi juga disiplin dalam urusan legalitas.Ia menegaskan, ketika semua prosedur terpenuhi, DPMPTSP dengan senang hati akan menerbitkan izin dan memfasilitasi operasional yang sah.“Kalau semua lengkap, pasti kami bantu. Tapi jangan dibalik logikanya, usaha dulu, izin belakangan. Itu yang salah,” pungkasnya. ***

MAS ADIT.png

WhatsApp Image 2025-06-18 at 17.06.39.jpeg

 IBUKOTAKINI.COM - Bangunan belum berizin lengkap, tapi sudah beroperasi. Inilah yang terjadi pada salah satu tempat hiburan malam (THM) yang menuai sorotan di 

Pemkot Balikpapan Ingatkan THM Helix Setop Operasi Sebelum Lengkapi Izin