IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI untuk membahas penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi mengatakan RUU tersebut merupakan aspirasi dari daerah terkait PNBP yang selama ini diterima dan dianggap masih sangat kecil nilainya."Agar nanti ada keadilan di dalam penerimaan negara dan penerimaan daerah," ungkapnya usai pertemuan yang berlangsung di Aula Balaikota Balikpapan, Selasa (25/2/2025).Menurut Ahmad, selama ini daerah hanya menerima 15 persen dari penerimaan migas dan 16 persen dari penerimaan tambang. Ia berharap persentase tersebut bisa ditingkatkan sehingga daerah hingga masyarakatnya bisa menikmati hasil melalui dana bagi hasil (DBH)."Kalau sekarang 15,5%, ke depan bisa naik secara bertahap 20% sampai 25% lah. Bahkan permintaannya sampai 40%. Kami juga berharap adanya transparansi kepada daerah. Karena selama ini baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak pernah mengetahui jumlah PNBP yang dipungut dari daerahnya," tuturnya.Ahmad menambahkan, selama ini daerah hanya mengetahui jumlah yang diterima tanpa mengetahui total PNBP yang dipungut dari daerahnya. Pihaknya akan mendorong Kementerian Keuangan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam hal ini."Harusnya ada laporan secara periodik kepada daerah tentang penerimaan PNBP dari daerah," katanya.Ia menekankan bahwa transparansi akan membantu mengetahui berapa potensi hasil dan yang layak diterima oleh daerah. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, menurutnya berpotensi menimbulkan korupsi hingga penyelewengan."Itulah mengapa undang-undang ini perlu dibenahi," tandasnya.Ahmad menargetkan RUU ini bisa disahkan tahun 2025, terutama dengan dilantiknya Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya sangat memperhatikan rakyat di daerah."Ini momentum presiden baru. Saya kira presiden sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat di daerah," ungkapnya.Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komite IV DPD RI diterima oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, serta pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Balikpapan.

Pemerintah Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI untuk membahas penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

WhatsApp Image 2025-02-25 at 19.06.36.jpeg

RUU tersebut merupakan aspirasi dari daerah terkait PNBP yang selama ini diterima dan dianggap masih sangat kecil nilainya.

Pemkot Balikpapan Terima Kunker Komite IV DPD RI Bahas Perubahan RUU PNBP