IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan sejumlah lembaga negara dalam pengelolaan dana penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Kesepakatan itu&nbsp;resmi dilakukan dalan penanda tanganan antara Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Chairul Amir dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, Supriyadi.&nbsp;
"Semoga kita semua bisa mengatasi masalah ini semua, terutama Covid-19. Di Kaltim pertumbuhan penyebarannya termasuk lambat dan berada di peringkat 15 secara nasional," kata Hadi Mulyadi. Ia menambahkan, sudah tidak ada yang positif dan pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan sudah tidak ada di Samarinda. Karena itu, dalam 2-3 bulan ke depan, Kaltim akan memasuki kelaziman baru&nbsp;dengan menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan. Sementara Kajati Kaltim Chairul Amir mengungkapkan dengan adanya nota kesepakatan ini maka ada dasar dan payung hukumnya dalam bekerja dari pihak Pemprov Kaltim, Kejati dan BPKP Kaltim. "Dengan ini kita bisa kerja bersama dan saling bersinergi. Bagaimana kerja sama ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat terutama dalam penanganan Covid-19," harap Chairul Amir. Nota kesepakatan bertujuan meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk pengadaan barang/jasa sehingga memperoleh hasil optimal, tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (27/05) yang turut dihadiri Pj Sekprov Kaltim HM Sa'bani, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, Kepala Biro Ekonomi Nazrin, Kepala Biro Hukum Suroto dan Kepala Biro Humas Syafranuddin, serta jajaran Kejati Kaltim dan Perwakilan BPKP Kaltim. .

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi berbincang dengan Kejati Kaltim, dan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim usai penandatangan nota kesepakatan pengellolaan anggaran Covid-19.

Pemprov Kaltim Gandeng Kejaksaan dan BPKP Kelola Anggaran Corona