IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026.&nbsp;Dalam Rapat Orientasi Awal Penyusunan RKPD yang digelar di Ruang Rapat Tepian 1, Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan pentingnya proses penganggaran yang lebih terstruktur dan kolaboratif, Senin (11/11/2024).“Kita ingin terus memperbaiki pola-pola perencanaan agar lebih baik,” ujar Sri Wahyuni dalam pernyataan resmi yang dikutip Selasa, 12 November 2024.&nbsp;Menurutnya, keberhasilan penganggaran sangat bergantung pada keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mendukung kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).&nbsp;“TAPD ini akan lebih memakan waktu kalau tidak didukung perangkat daerah,” tambahnya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kunjungi-sentra-ukm-binaan-apindo-sulsel-di-makassar-sbs-dorong-kerjasama-antar-dpp">Kunjungi Sentra UKM Binaan Apindo Sulsel di Makassar, SBS Dorong Kerjasama Antar DPP - ibukotakini.com</a></blockquote>Dalam dua tahun terakhir, TAPD Kaltim secara konsisten melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam berbagai rapat, sehingga tercipta keselarasan pemahaman mengenai proses perencanaan anggaran.&nbsp;Hal ini penting untuk mencegah SKPD menempuh cara lain saat suatu rencana tidak disetujui TAPD.&nbsp;"Agar ketika tidak disetujui TAPD, lalu SKPD membuka jalur lain untuk pencapaian target. Ini kita tidak inginkan," kata Sri Wahyuni, yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD Kaltim.Dalam rapat ini, Sekda Sri Wahyuni menekankan bahwa semua aspirasi, termasuk Pokok Pikiran (Pokir) dari DPRD, kini harus melalui SIPD.&nbsp;Platform ini memastikan seluruh usulan diakomodasi dengan tenggat waktu yang ditetapkan, mengoptimalkan pengawasan dan transparansi dalam perencanaan anggaran.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/jelang-pemungutan-suara-pemerintah-tinjau-kesiapan-logistik-pilkada-2024">Jelang Pemungutan Suara, Pemerintah Tinjau Kesiapan Logistik Pilkada 2024 - ibukotakini.com</a></blockquote>“Disepakati seluruh aspirasi pokok pikiran DPRD harus lewat jalur aplikasi SIPD,” ungkapnya. Langkah ini diambil agar setiap usulan dari legislatif dapat ditangani tanpa melanggar regulasi, sehingga menciptakan perencanaan dan penganggaran yang tertib.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan persiapan awal penyusunan RKPD 2026, yang dilaksanakan mengikuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.&nbsp;Agenda perencanaan yang padat akan berlangsung mulai Desember hingga Juni mendatang, dengan fokus menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk 2026, mempercepat perubahan Renja 2025, dan mempersiapkan rencana strategis (Renstra) 2025-2029.“Kami di Bappeda akan menyusun RKPD 2026 dan perubahan RKPD 2025 dipercepat untuk menyesuaikan visi pemerintahan yang baru, visi Presiden RI 2024-2029,” kata Yusliando.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/capital-market-summit-and-expo-2024-sukses-jumlah-pendaftar-tembus-12-ribu">Capital Market Summit &amp; Expo 2024 Sukses, Jumlah Pendaftar Tembus 12 Ribu - ibukotakini.com</a>&nbsp;</blockquote>Penerapan SIPD juga dianggap vital dalam mengakomodasi Pokir dari DPRD. “Pokok-pokok pikiran teman-teman anggota DPRD wajib disampaikan paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang RKPD,” lanjutnya.Rapat ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim Ujang Rachmad serta sejumlah pimpinan perangkat daerah. ***

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni memimpin Rapat Orientasi Awal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin, 11 November 2024.

sipd kaltim.jpg

Pokir DPRD wajib disampaikan paling lambat sepekan sebelum Musrenbang RKPD.

Pemprov Kaltim Optimalkan SIPD dalam Penyusunan Anggaran Terpadu 2026