<a href="www.ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Berdasarkan prognosis terbaru, pendapatan daerah diperkirakan tidak mencapai target, memicu potensi ketidakseimbangan fiskal antara pendapatan dan belanja daerah.Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2025 yang digelar di Aula Bappeda Kukar, Tenggarong, Selasa (22/07/2025). Forum tersebut dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah, para camat se-Kukar, serta jajaran Sekretariat Daerah.“Berdasarkan prognosis, target pendapatan tahun 2025 diperkirakan tidak tercapai, sementara belanja daerah telah melebihi asumsi pendapatan yang ditetapkan,” tegas Bupati Aulia dalam pernyataan resmi yang dipetik Rabu, 23 Juli 2025.Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah beban penganggaran yang belum dialokasikan dalam APBD 2025, seperti belanja wajib mengikat berupa pembayaran gaji dan utang, yang perlu segera diakomodasi dalam perencanaan ulang anggaran.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/tawa-lepas-presiden-prabowo-usai-as-bisa-impor-dengan-pajak-0-persen">Tawa Lepas Presiden Prabowo Usai AS Bisa Impor dengan Pajak 0 Persen - ibukotakini.com</a></blockquote>Lebih lanjut, Bupati Aulia juga menyoroti laporan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan adanya kendala pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Kondisi ini dinilai memerlukan penyesuaian kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran secara menyeluruh agar pembangunan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.Sebagai upaya konkret untuk menghindari defisit dan mencegah peningkatan utang pemerintah daerah, Bupati Aulia menginstruksikan penyesuaian belanja daerah terhadap perubahan asumsi pendapatan. Ia menekankan pentingnya penghematan, terutama pada pos belanja operasional seperti listrik, air, dan biaya penunjang kegiatan lain yang berpotensi boros.“Pengurangan belanja harus dilakukan dengan cermat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.Tak hanya efisiensi anggaran, Bupati juga meminta seluruh OPD agar membangun pola kerja yang lebih kolaboratif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pemanfaatan aset dan anggaran daerah yang ada.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/sekolah-terpadu-jadi-strategi-pemkot-antisipasi-ledakan-penduduk">Sekolah Terpadu Jadi Strategi Pemkot Antisipasi Ledakan Penduduk - ibukotakini.com</a></blockquote>Rakordal ini merupakan forum strategis untuk mengevaluasi kinerja pembangunan Kukar selama semester pertama 2025. Fokus utama diskusi mencakup realisasi anggaran, capaian program prioritas, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan.Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekda Kukar Sunggono, Asisten I Setdakab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, dan Asisten II Ahyani Fadianur Diani. Para pemimpin daerah ini turut memberi masukan terhadap penajaman rencana kerja pemerintah daerah agar lebih adaptif terhadap tantangan fiskal yang dinamis.Dengan evaluasi menyeluruh dan penyesuaian strategi anggaran yang matang, Pemkab Kukar berharap dapat tetap menjaga stabilitas pembangunan daerah dan pelayanan publik, meskipun menghadapi tekanan anggaran yang tidak ringan pada tahun berjalan. ***

MAS ADIT.png

Jembatan Sebulu salah satu ikon Kabupatenn Kutai Kartanegara. PAD Kukar tahun 2025 diperkirakan tak capai target. 

Pendapatan Kabupaten Kukar Tahun 2025 Diperkirakan Tak Capai Target