IBUKOTAKINI.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menekankan pentingnya pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.&nbsp;Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Kaltim tahun 2024, baru-baru ini."Pengadaan barang dan jasa tidak boleh hanya sekedar formalitas," tegas Akmal. "Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pengadaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."Akmal juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara perangkat daerah dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam proses pengadaan.&nbsp;BACA JUGA: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/makin-panas-cak-imin-slepet-ketua-pbnu-yahya-staquf">Makin Panas! Cak Imin Slepet Ketua PBNU Yahya Staquf - ibukotakini.com</a>Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan."Dengan adanya pengawasan yang ketat, kita dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara fair dan kompetitif," ujarnya.Pemerintah Provinsi Kaltim telah berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan melalui digitalisasi.&nbsp;Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan dan mengurangi potensi terjadinya penyimpangan.BACA JUGA: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/survei-idm-3-desa-di-kabupaten-ppu-naik-status">Survei IDM, 3 Desa di Kabupaten PPU Naik Status - ibukotakini.com</a>Namun, Akmal mengingatkan bahwa digitalisasi saja tidak cukup. "Kita perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang kita gunakan benar-benar efektif," katanya.Pj Gubernur juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk ikut serta dalam proses pengadaan. "Kita ingin agar produk-produk lokal dapat lebih banyak digunakan dalam proyek-proyek pemerintah," ujarnya.Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk mengakses informasi mengenai peluang usaha yang ada.BACA JUGA: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/zulhas-ungkap-4-pilar-majukan-umkm-di-indonesia">Zulhas Ungkap 4 Pilar Majukan UMKM di Indonesia - ibukotakini.com</a>Kepala Biro PBJ Setprov Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menjelaskan bahwa pemerintah telah menargetkan jumlah produk yang tayang dalam SPSE tahun ini sebanyak 1 juta produk.&nbsp;Namun, hingga pertengahan tahun, target tersebut baru tercapai sekitar 95 ribu produk."Kami akan terus berupaya untuk mencapai target tersebut dengan melakukan berbagai upaya promosi dan sosialisasi kepada pelaku usaha," ujar Buyung.&nbsp;***

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik meminta pengadaan barang dan jas untungkan warga Kaltim. 

pengadaan barang dan jasa.jpg

Presiden Jokowi menargetkan jumlah produk tayang di SPSE tahun ini mencapai 1 juta. 

Pengadaan Barang dan Jasa di Kaltim Harus Bermanfaat untuk Rakyat