IBUKOTAKINI.COM - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan menggelar Seminar virtual Fasilitasi Sertifikasi dan Pengembangan Usaha Halal yang juga menjadi rangkaian Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI).&nbsp;Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Sri Darmadi Sudibyo, dan dihadiri oleh Walikota Balikpapan, Perwakilan Bupati Penajam Paser Utara dan Paser, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan, Kabupaten PPU dan Paser, Kepala Kemenag Balikpapan, Kepala Badan Wakaf Indonesia Balikpapan, pimpinan Perbankan, Masyarakat Ekonomi Syariah Balikpapan, Pimpinan pondok pesantren, akademisi, pelaku UMKM dan masyarakat umum lainnya.Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan mengatakan bahwa seminar sertifikasi halal ini merupakan rangkaian dari FESyar KTI yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juli – 3 Agustus 2021. Program ini merupakan upaya nyata Bank Indonesia dalam mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.&nbsp;“Sertifikasi halal merupakan hal penting dalam mendukung pengembangan halal value chain yang juga merupakan pilar pertama dalam blue print pengembangan eksyar Bank Indonesia,” katanya pada Senin (2/8/2021).Dalam rangkaian Road to Fesyar, Bank Indonesia Balikpapan telah melaksanakan Festival Gerbang Halal dimana di dalamnya mencakup capacity building pondok pesantren, edukasi eksyar, publikasi platform digital halal, launching gerakan Berwakaf dan Bersedekah menggunakan QRIS, promosi destinasi wisata halal, muslim fashion show, showcase produk halal virtual, business matching pelaku usaha syariah, dan talkshow keuangan syariah.Sebagai narasumber Afdhal Aliasar, Direktur Pengembangan Ekonomi dan Industri Halal KNEKS, Siti Aminah, Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Jaminan Produk Halal BPJPH, Adisam ZN, Kepala Unit Halal PT Sucofindo serta moderator Fenita Arie, Presenter dan public figure.&nbsp;Afdal Aliasar memaparkan bahwa Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang bertugas memajukan dan mengembangkan ekonomi syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.&nbsp;“Salah satu langkah penting dalam pengembangan eksyar adalah terbentuknya Undang– Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, dimana melalui UU ini telah dibentuk suatu badan yang khusus menyelenggarakan jaminan produk halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” ujarnya.&nbsp;Lebih lanjut, Siti Aminah menjelaskan kewenangan BPJPH dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Proses pengajuan sertifikasi halal meliputi (i) pengajuan oleh pelaku usaha, (ii) pemeriksaan kelengkapan dokumen, (iii) penetapan LPH, (iv) pengujian produk, (v) sidang fatwa halal, dan (vi) penerbitan sertifikasi halal. Pengajuan sertifikasi halal kini lebih dipermudah dengan sistem online dan sertifikat halal yang berlaku hingga 4 (empat) tahun ke depan. Selain itu, pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM telah digratiskan sehingga diharapkan dengan adanya kemudahan – kemudahan ini pelaku usaha semakin berminat untuk mengajukan sertifikasi halal.Narasumber selanjutnya, Adisam ZN menjelaskan secara terperinci tatacara pengajuan sertifikasi halal dan kriteria produk halal meliputi bahan yang digunakan, proses pembuatan hingga produk akhirnya.&nbsp; Kriteria ini berlaku bagi semua kategori produk yang wajib bersertifikasi halal seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, dan sebagainya.Ke depan, Bank Indonesia senantiasa terus berkolaborasi dengan stakeholder untuk memperkuat halal value chain dalam rangka mengembangkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia.&nbsp;

Kegiatan Fesyar yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan

fesyar.jpeg

IBUKOTAKINI.COM - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan menggelar Seminar virtual Fasilitasi Sertifikasi dan Pengembangan Usaha Halal yang juga menjadi ra

Percepat Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Halal Value Chain