<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM </a>- Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor, memberikan peringatan tegas kepada seluruh pemerintah desa (Pemdes) terkait pengelolaan anggaran pembangunan.&nbsp;Ia mengatakan bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa harus berlandaskan kebutuhan riil masyarakat, skala prioritas, serta dampak manfaat yang nyata.Penegasan tersebut disampaikan Mudyat Noor saat menutup rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Mahakam, Swiss-Belhotel Balikpapan, Jumat (13/11/2026) malam.Di tengah tantangan keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran saat ini, Mudyat menuntut jajaran pemerintah desa untuk jauh lebih cermat dan bijaksana dalam menyusun perencanaan pembangunan.&nbsp;Menurutnya, kebijakan efisiensi sama sekali bukan alasan untuk menghentikan laju pembangunan di desa, melainkan momentum untuk mengelola anggaran secara lebih cerdas."Jangan sampai kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa hanya karena kegiatan tersebut sudah biasa dilakukan setiap tahun, tanpa melihat apakah kegiatan itu benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Mudyat di hadapan para peserta.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/banjir-lawe-lawe-segera-berakhir-kolam-retensi-2-5-juta-kubik-dikebut">Banjir Lawe-Lawe Segera Berakhir, Kolam Retensi 2,5 Juta Kubik Dikebut</a></blockquote>Dalam arahannya, orang nomor satu di Kabupaten PPU ini meminta kepala desa untuk memangkas program-program yang kurang mendesak.&nbsp;Ia secara khusus menyoroti praktik belanja desa yang kerap kali hanya berorientasi pada tingginya persentase penyerapan anggaran semata, namun minim dampak bagi warga.Mudyat mengingatkan para pemangku kebijakan di desa agar mengubah paradigma lama. Keberhasilan sebuah pemerintahan desa tidak lagi diukur dari seberapa banyak proyek fisik yang dikerjakan atau seberapa besar dana desa yang dihabiskan dalam satu tahun anggaran."Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemajuan desa," ujarnya.Selain aspek tata kelola anggaran, Mudyat juga mendorong seluruh desa di wilayah Benuo Taka untuk jeli memetakan serta mengembangkan potensi unggulan masing-masing sesuai karakteristik wilayahnya.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/cocopeat-ppu-go-internasional-23-ton-dilepas-sabut-jadi-cuan-taiwan">Cocopeat PPU Go Internasional, 23 Ton Dilepas, Sabut Jadi Cuan Taiwan</a></blockquote>Sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kerajinan khas daerah dinilai memiliki peluang besar untuk digarap secara serius.Pengembangan potensi lokal tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan begitu, kesejahteraan warga meningkat sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes)."Saya berharap seluruh kepala desa dapat bekerja sama dan mulai mengembangkan keunggulan masing-masing desa. Potensi ini harus dikembangkan sehingga bisa menjadi sumber ekonomi dan pendapatan bagi desa," tambahnya.Untuk memastikan tata kelola keuangan desa berjalan di atas rel regulasi, Bupati PPU turut menginstruksikan para camat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar mengintensifkan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara berkala.“Melalui Bimtek yang diikuti oleh 88 peserta ini, kapasitas aparatur desa diharapkan semakin mumpuni dalam mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien,” pungkasnya. (Adv-Diskominfo PPU)&nbsp;

Pesan Bupati PPU ke Pemdes: Kelola Anggaran Desa Lebih Bijak dan Tepat

tutup-bimtek-desa-mudyat-noor-pengadaan--foto-2.jpg

 IBUKOTAKINI.COM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor, memberikan peringatan tegas kepada seluruh pemerintah desa (Pemdes) terkait pengelolaan ang