IBUKOTAKINI.COM – Wakil Menteri Hukum dan HAM 2011-2014, Denny Indrayana resmi mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. &nbsp;&nbsp;Gugatan itu diterima Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 10 September 2026. Pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 diajukan 12 pemohon.Berdasarkan dokumen Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 01/AP3-PRES/Pan.MK/09/2026, permohonan tersebut diajukan secara elektronik pada Kamis, 10 September 2026 pukul 10.23 WIB.Perkara tersebut tercatat diajukan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon.Dokumen yang diterbitkan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK itu menunjukkan permohonan diajukan oleh sejumlah individu dan organisasi dengan kuasa hukum Bambang Widjojanto dan kawan-kawan.<h3>12 Pemohon</h3>Dua pemohon pertama merupakan organisasi, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang diwakili Brahma Aryana selaku Sekretaris Jenderal serta Partai Ummat yang diwakili Anshufri ID Sambo selaku Plt. Ketua Umum dan Muhammad Sadiq selaku Plt. Sekretaris Jenderal.Selain itu, terdapat sejumlah nama yang tercantum sebagai pemohon, yakni:<ul><li>Denny Indrayana;</li><li>Fachrul Razi;</li><li>Tyasno Sudarto;</li><li>Slamet Soebijanto;</li><li>Hanafie Asnan;</li><li>Soenarko MD;</li><li>drg. Moeryono;</li><li>H.M. Subhan, S.H., M.H.;</li><li>Bonatua Silalahi; dan</li><li>Dra. Tiurma M.S. Sihombing, S.H.</li></ul>Dengan demikian, dokumen MK mencatat 12 pemohon dalam perkara tersebut.“Bukti Permohonan DISKUALIFIKASI GIBRAN sudah terdaftar di Mahkamah Konstitusi,” kata Denny Indrayana di akun Threads, Jumat 11 September 2026.Permohonan diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2026 kepada Bambang Widjojanto dan sejumlah kuasa hukum lainnya.<h3>Bawa 101 Alat Bukti</h3>Selain permohonan, para pemohon juga menyerahkan daftar alat bukti kepada MK.Dalam daftar kelengkapan pengajuan, tercatat Daftar Alat Bukti Pemohon sebanyak dua rangkap, terdiri dari satu asli dan satu salinan.Sementara itu, berkas alat bukti pemohon juga diserahkan dalam dua rangkap, dengan keterangan terdiri atas satu asli legalisir dan satu salinan.Daftar alat bukti mencantumkan bukti dengan kode P-1 sampai P-101, sementara berkas alat bukti yang disebut dalam dokumen mencakup P-1 sampai P-3 serta P-5 sampai P-101.Para pemohon juga menyerahkan 10 rangkap permohonan, terdiri atas satu berkas asli dan sembilan salinan.<h3>MK Belum Memeriksa Pokok Perkara</h3>Akta pengajuan tersebut menegaskan bahwa berkas permohonan telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).Selanjutnya, kelengkapan permohonan akan diperiksa berdasarkan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.Setelah proses tersebut, permohonan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).Artinya, dokumen yang diterbitkan pada 10 September 2026 tersebut merupakan akta pengajuan dan daftar kelengkapan permohonan, bukan putusan MK mengenai substansi sengketa.Dokumen juga belum memuat uraian dalil atau petitum permohonan secara lengkap. Karena itu, belum dapat disimpulkan dari dua dokumen tersebut apa saja alasan hukum, objek perselisihan, maupun tuntutan yang dimohonkan kepada MK.Akta pengajuan ditandatangani Plt. Panitera MK Wiryanto pada 10 September 2026 pukul 13.19 WIB.***<h3>Data Perkara</h3>Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024Nomor: 01/AP3-PRES/Pan.MK/09/2026Tanggal pengajuan: 10 September 2026Waktu pengajuan: 10.23 WIBTermohon: Komisi Pemilihan Umum (KPU)Jumlah pemohon: 12Kuasa hukum: Bambang Widjojanto dkk.Alat bukti: hingga P-101 sebagaimana daftar alat buktiTahap: pengajuan permohonan elektronik dan pemeriksaan kelengkapan&nbsp;

MK menerima pengajuan sengketa hasil Pilpres 2024 pada 10 September 2026

denny.jpg

MK menerima pengajuan sengketa hasil Pilpres 2024 pada 10 September 2026. Ada 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana dan Partai Ummat, dengan alat bukti hingga P-101.

Pilpres 2024 Kembali Digugat ke MK