<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mewajibkan seluruh penyelenggara Pinjaman Daring (Pindar) untuk menyampaikan Data Transaksi Pendanaan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu kepada OJK.Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Pinjaman Daring (Pindar).Regulasi baru ini diterbitkan sebagai bagian dari penguatan pengawasan industri pendanaan digital melalui sistem pelaporan yang lebih andal, komprehensif, dan terintegrasi.Pengaturan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas data transaksi pendanaan, memperkuat disiplin industri, serta mendukung pengawasan yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pembiayaan bagi perekonomian nasional.<h2>Pindar Wajib Sampaikan Data ke OJK dan Asosiasi</h2>Melalui POJK Nomor 8 Tahun 2026, OJK mengatur bahwa penyelenggara Pindar wajib menyampaikan Data Transaksi Pendanaan kepada OJK melalui sistem pelaporan yang dikelola regulator.Seiring pengembangan sistem pelaporan menjadi dua arah, penyelenggara juga diwajibkan menyampaikan data transaksi kepada asosiasi melalui Fintech Data Center sesuai ketentuan yang berlaku.Selain memperkuat mekanisme pelaporan, OJK juga mengatur mekanisme permintaan Informasi Penerima Dana yang dapat dimanfaatkan penyelenggara untuk mendukung proses penyaluran pendanaan, penerapan manajemen risiko, serta pemenuhan ketentuan OJK.Namun, penggunaan informasi tersebut dibatasi hanya untuk kepentingan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menjaga prinsip kehati-hatian dan perlindungan data pengguna.<h2>OJK Perketat Tata Kelola Pindar</h2>Dalam aturan baru tersebut, OJK juga mewajibkan setiap penyelenggara Pindar memperkuat tata kelola perusahaan.Setiap penyelenggara wajib:<ul><li>Menunjuk anggota direksi yang bertanggung jawab atas pelaporan Data Transaksi Pendanaan.</li><li>Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait penyampaian data transaksi serta penggunaan Informasi Penerima Dana.</li><li>Melaksanakan audit internal secara berkala terhadap pelaksanaan sistem pelaporan.</li><li>Menerapkan pengendalian internal, termasuk pemisahan fungsi dalam pengelolaan sistem pelaporan.</li></ul>Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggara sekaligus memperkuat manajemen risiko di industri pendanaan digital.<h2>Dilarang Jual Data Pengguna</h2>POJK Nomor 8 Tahun 2026 juga mempertegas aspek perlindungan data pribadi pengguna layanan Pindar.Dalam aturan tersebut, penyelenggara maupun asosiasi Pindar dilarang memberikan maupun memperjualbelikan informasi pengguna kepada pihak lain, kecuali untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.Selain itu, penyelenggara bertanggung jawab memastikan penggunaan informasi pengguna hanya dilakukan sesuai tujuan yang diperbolehkan oleh regulasi.<h2>OJK Siapkan Sanksi bagi Pindar yang Melanggar</h2>Untuk memastikan seluruh ketentuan dijalankan, OJK menetapkan sanksi administratif bagi penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan, penggunaan informasi maupun ketentuan tata kelola sebagaimana diatur dalam POJK tersebut.Penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin industri sekaligus menjaga integritas dan kredibilitas ekosistem Pindar di Indonesia.Ke depan, OJK menilai penguatan sistem pelaporan akan meningkatkan kualitas tata kelola industri, memperkuat mitigasi risiko, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri pendanaan digital yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.<h2>Infrastruktur Data Industri Digital Diperkuat</h2>Penerbitan POJK Nomor 8 Tahun 2026 menjadi salah satu langkah OJK dalam memperkuat infrastruktur data industri jasa keuangan digital.Dengan sistem pelaporan yang lebih terintegrasi, proses pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan berbasis risiko sehingga mampu mendukung terciptanya industri Pindar yang lebih sehat dan berkelanjutan.***

OJK Siapkan Ekosistem UMKM Menuju Kelas Dunia

OJK.webp

OJK menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2026 yang mewajibkan penyelenggara Pinjol (Pindar) Lapor data transaksi. Aturan ini juga melarang penjualan data pengguna

Pindar Wajib Lapor Data Transaksi, Dilarang Jual-Beli Data Nasabah