IBUKOTAKINI.COM - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Pemerintah Kota Balikpapan membuka posko layanan pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja di wilayahnya.Kepala Disnaker&nbsp;Balikpapan Ani Mufidah&nbsp;mengatakan posko itu dibuka di kantornya yakni gedung gabungan dinas Jalan jendral Sudirman&nbsp;Kelurahan Klandasan&nbsp;Ulu, Kecamatan Balikpapan&nbsp;Kota"Poskonya dibuka di lantai empat," kata Ani, Minggu 16 Maret 2025.Ani menyampaikan, posko aduan itu dibuka pada 1 hingga 2 pekan sebelum perayaan hari raya Idul Fitri 1446 Hirjiyah.Posko itu, juga tertuang dalam Surat Edaran (SE)&nbsp;Nomor 841.4/0456/DISNAKER tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2025 bagi pekerja/buruh di perusahaan.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pemerintah-wajibkan-pembayaran-thr-penuh-tak-boleh-dicicil">Pemerintah Wajibkan Pembayaran THR Penuh, Tak Boleh Dicicil - ibukotakini.com</a></blockquote>SE yang dikeluarkan Pemkot Balikpapan tersebut mengacu pada SE Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)&nbsp;Nomor M/2/HK.04.00/III/2025.Dia menyebutkan, ada 9 poin pada SE yang diterbitkan Pemkot Balikpapan untuk regulasi pelaksanaan pemberian THR.Poin pertama yakni seluruh perusahaan di Kota Balikpapan agar membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pekerja/Buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan pelaksanaannya ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.Kedua, THR Keagamaan wajib dibayarkan secara penuh, paling lambat 7&nbsp;hari sebelum hari raya, dan lebih baik apabila membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran.Ketiga, THR diberikan kepada; Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih; pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/jangan-sampai-ludes-begini-cara-bijak-kelola-thr-agar-bertahan-lama">Jangan Sampai Ludes! Begini Cara Bijak Kelola THR agar Bertahan Lama - ibukotakini.com</a></blockquote>Lanjut Ani, kemudian yang keempat THR diberikan sebagai beri upah yakni bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12&nbsp;bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah."Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional berdasarkan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah," jelasnya.Kemudian yang kelima, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut: pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum lebaran."Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja," lanjutnya.Berikutnya poin nomor 6 yakni bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 &nbsp;bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/besaran-thr-untuk-asn-dan-thl-ppu-tunggu-pp">Besaran THR untuk ASN dan THL PPU Tunggu PP - ibukotakini.com</a></blockquote>Ketujuh, bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR&nbsp;maka THR&nbsp;yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan.Poin nomor 8, yakni&nbsp;THR bagi pekerja/buruh diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan dan pembayarannya disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja/buruh, kecuali kesepakatan menentukan lain.Dan poin yang terakhir atau nomor 9 yaitu dalam hal terdapat pelaporan atau temuan ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan pembayaran THR, Disnaker membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Pembinaan Kepatuhan Hukum THR 2025.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/apindo-kaltim-imbau-pengusaha-bayar-thr-tepat-waktu">Apindo Kaltim Imbau Pengusaha Bayar THR Tepat Waktu - ibukotakini.com</a></blockquote>"Ini telah terintegrasi dengan Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek serta Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, dan melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id," demikian. ***

Kantor Disnaker Balikpapan, posko pengaduan THR. 

disnaker balikpapan, kantor pemerintah, posko thr.jpg

Disnaker Balikpapan tetapkan 9 poin atur pembayaran THR

Posko Pengaduan THR Dibuka di Kantor Disnaker Balikpapan