<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2024/11/1730452487087.jpeg"></figure>IBUKOTAKINI.COM – Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Hj. Uci, menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-22 masa persidangan ke-1 tahun 2024, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy, dan dihadiri oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, serta 28 anggota dewan lainnya. Juga hadir perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) Kutim.Dalam forum tersebut, Hj. Uci menyerukan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kutim memprioritaskan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan pembangunan sarana pendidikan di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil.“Kami dari Fraksi Keadilan Sejahtera ingin menekankan bahwa alokasi anggaran di sektor pendidikan harus diprioritaskan untuk mendukung program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu,” terangnya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/fraksi-demokrat-dprd-kutai-timur-dukung-pengesahan-raperda-rpjpd-2025-2045">Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur Dukung Pengesahan Raperda RPJPD 2025-2045 - ibukotakini.com</a></blockquote>Uci menambahkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, ia meminta agar anggaran pendidikan dialokasikan dengan tepat untuk menjamin akses pendidikan yang merata.“Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, kami mendorong agar anggaran pendidikan dialokasikan dengan tepat,” jelasnya.Selain akses, Hj. Uci juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah negeri yang mendukung program wajib belajar 9 tahun.“Kualitas pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah negeri dalam program pendidikan wajib 9 tahun, masih perlu ditingkatkan,” kata Uci.Ia juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan distribusi sarana pendidikan yang merata di seluruh wilayah Kutim.“Pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi sarana pendidikan yang merata, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan,” tegasnya.Sebagai anggota Komisi D DPRD Kutim, Hj. Uci mengajak semua pihak untuk bersinergi demi mewujudkan pendidikan berkualitas di Kutai Timur.“Kami berharap semua pihak dapat bersatu untuk mencapai tujuan ini. Pendidikan yang berkualitas adalah investasi untuk masa depan,” pungkasnya. (Adv)

MAS ADIT.png

Prioritas Anggaran Pendidikan dalam APBD 2025 Jadi Perhatian Fraksi PKS

WhatsApp Image 2024-11-27 at 23.51.51.jpg

Pemerintah Daerah (Pemda) Kutim diminta memprioritaskan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan pembangunan sarana pendidikan di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil.