IBUKOTAKINI.COM - Sejumlah proyek perumahan di Kota Balikpapan yang sudah berdiri sejak era 1990-an hingga kini belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Kota Balikpapan.Padahal, fasilitas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang sebelum tempat itu menjadi tempat bernaung untuk masyarakat.Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang PSU Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Edi Saputra.“Ini masih jadi pekerjaan rumah besar. Dari 190-an pengembang, baru sekitar 15 yang menyerahkan. Artinya masih sekitar 85 sampai 90 persen yang belum,” ungkap Edi, Rabu 25 Juni 2025.Ia menyebutkan, beberapa pengembang bahkan sudah bertahun-tahun membangun dan menjual rumah, namun tak kunjung menyerahkan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, saluran air, taman, atau lahan fasilitas sosial lainnya ke pemerintah.Lebih memprihatinkan lagi, kata Edi, banyak dari kawasan perumahan lama itu yang sudah dihuni puluhan tahun, tapi status aset PSUnya masih belum jelas.Akibatnya, ketika rusak atau butuh perbaikan, pemerintah pun kesulitan untuk melakukan intervensi karena belum menjadi aset daerah.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kurangnnya-sdm-konsultan-site-plan-di-balikpapan-jadi-perhatian-dprd">Kurangnnya SDM Konsultan Site Plan di Balikpapan Jadi Perhatian DPRD - ibukotakini.com</a></blockquote>“Banyak kendala administratif. Misalnya dokumen tanah dijaminkan ke bank, proses pemecahan lahan belum selesai, atau bahkan ada yang masih sengketa,” jelas Edi.Ia mengingatkan, bila tidak ada penyelesaian dari pihak pengembang, maka permasalahan ini akan terus membebani masyarakat dan menyulitkan tata kelola wilayah di masa depan.Untuk pengembang yang masih aktif, Pemkot Balikpapan sebenarnya telah membuka ruang dengan memberikan berbagai kemudahan penyerahan PSU, termasuk penyerahan secara bertahap.“Tidak harus langsung semua diserahkan. Bisa jalan dulu, baru fasilitas lainnya menyusul. Yang penting ada niat dan komitmen,” ucapnya.Untuk perumahan MBR, pemerintah memberikan relaksasi berupa penyerahan lahan siap bangun, yang nantinya bisa dibantu pembangunan fasilitasnya oleh pemerintah.Namun untuk perumahan komersial, kata dia, tidak bisa ada kompromi. “Mereka sudah menarik dana dari konsumen dalam jumlah besar. Harusnya bertanggung jawab juga atas fasilitas lingkungannya,” pungkasnya. ***

MAS ADIT.png

1648871767229.webp

 IBUKOTAKINI.COM - Sejumlah proyek perumahan di Kota Balikpapan yang sudah berdiri sejak era 1990-an hingga kini belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilit

PSU Masih Macet, Banyak Perumahan Lama Belum Serahkan ke Pemkot