BALIKPAPAN, <a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> – Majelis Etik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah selesai menggelar sidang terhadap Andi Pangerang Hasanuddin, Rabu 26 April 2023. Hasil sidang tersebut merekomendasikan Andi Pangerang menjalani sidang Majelis Hukuman Disiplin PNS.&nbsp;Keputusan ini dipublikasikan BRIN melalui laman resminya yang dikutip dari Balikpapan, hari ini.&nbsp;"Langkah konfirmasi telah dilakukan dan dipastikan status APH adalah ASN BRIN. Selanjutnya, sesuai regulasi yang berlaku BRIN telah memproses melalui Majelis Etik ASN yang diagendakan hari ini," ungkap Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko.&nbsp;"Proses berikutnya adalah Sidang Majelis Hukuman Disiplin PNS sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 94/2021," tambahnya.Handoko menyatakan, BRIN berkomitmen menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN sesuai ketentuan yang berlaku. "Setiap ASN dituntut untuk bertingkah laku sesuai kode etik dan kode perilaku ASN, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kami berkomitmen untuk menegakkan hal tersebut di lingkungan BRIN," tegasnya.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/respons-pp-muhammadiyah-atas-ancaman-peneliti-brin-andi-pangerang-hasanuddin">Respons PP Muhammadiyah Atas Ancaman Peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/heboh-peneliti-brin-ancam-bunuh-warga-muhammadiyah-karena-beda-idulfitri">Heboh Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Karena Beda Idulfitri - ibukotakini.com</a></li></ul>Dia berharap, hal ini menjadi pembelajaran bagi setiap ASN agar hal serupa tidak terulang kembali di masa depan oleh siapapun dan kepada siapapun.&nbsp;"Meski yang bersangkutan sudah menyesali perbuatannya, kami tetap memproses sesuai aturan yang berlaku. Setiap periset diberi kebebasan berpendapat secara akademis, namun ada kode etik yang tetap harus dipatuhi," tandasnya.Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Ratih Retno Wulandari menjelaskan, Majelis Kode Etika dan Kode Perilaku ASN di lingkungan BRIN telah melakukan klarifikasi dan pembinaan terhadap pegawai BRIN yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku ASN.Ratih menyebutkan, majelis terdiri dari unsur kepegawaian, pengawasan, atasan langsung dan unsur lainnya yang diperlukan.&nbsp;"Sebanyak lima orang, hari ini telah melakukan sidang dugaaan pelanggaran kode etika dan kode perilaku ASN pegawai dengan inisal APH," tuturnya.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/bpsdm-kaltim-melatih-60-perangkat-kampung-dan-pengelola-bumk-berau">BPSDM Kaltim Melatih 60 Perangkat Kampung dan Pengelola BUMK Berau - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kebun-raya-purwodadi-raih-penghargaan-east-java-tourism-award-ejta-2022">Kebun Raya Purwodadi Raih Penghargaan East Java Tourism Award (EJTA) 2022 - ibukotakini.com</a></li></ul>Ratih mengatakan, sebanyak 38 pertanyaan telah disampaikan kepada APH dan dijawab relatif lancar tanpa tekanan.&nbsp;"Selama proses sidang, yang bersangkutan menyatakan berkali-kali menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk lebih menahan diri dan mengembangkan toleransi dalam berkomentar di media sosial," terang Ratih.&nbsp;Rangkaian proses klarifikasi data dan informasi, sampai dengan sidang Majelis Kode Etika dilakukan mulai pukul 09.00 sampai 15.15 WIB."Majelis Kode Etika merekomendasikan pemanggilan sidang hukuman disiplin PNS berdasarkan bukti-bukti dan hasil klarifikasi yang sudah dilakukan," imbuhnya. "Hasil sidang menyatakan bahwa APH melanggar kode etik ASN, dan selanjutnya akan dilakukan sidang penentuan hukuman disiplin," sambungnya.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pemkot-balikpapan-bersama-bi-tanda-tangani-seruan-bijak-berbelanja">IBUKOTAKINI.COM - Pemkot Balikpapan Bersama BI dan Ulama&nbsp;Tanda Tangani Seruan Bijak Berbelanja - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pernyataan-ketum-pp-muhammadiyah-haedar-nashir-usai-terpilih-kembali">Pernyataan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Usai Terpilih Kembali - ibukotakini.com</a></li></ul>Sebagaimana yang tertera pada Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang petunjuk Pelaksanaan PP 94 tahun 2021, Sidang Hukuman Disiplin baru dapat dilaksanakan minimal 7 hari setelah keputusan PPK terkait hasil Sidang Majelis Kode Etika dan Kode Perilaku ASN. "Paling cepat Sidang Hukuman Disiplin APH dilakukan pada Selasa, 9 Mei 2023," ujarnya.&nbsp;Selain Majelis Etika BRIN, Andi Pengerang Hasanuddin yang merupakan peneliti astronomi, juga dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia mengunggah komentar bernada ancaman pembunuhan atau ujaran kejahatan kepada anggota Muhammadiyah. ###

MAS ADIT.png

Gedung BRIN 1.jpg

ibukotakini.com - BRIN berkomitmen menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN sesuai ketentuan yang berlaku. 

Putusan Sidang Etik, Andi Pangerang Akan Disidang Majelis Hukuman Disiplin