BALIKPAPAN - Kota Balikpapan akan merubah Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2014 tentang izin penyelenggaraan reklame untuk menyambut pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser&nbsp;Utara (PPU)."Perda ini saat ini kembali menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas inisiatif dari DPRD," kata Wakil Ketua&nbsp;1 DPRD Balikpapan, Budiono, usai memimpin Rapat Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Wali Kota terhadap Raperda tersebut yang dirangkai penandatanganan berita acara di ruang rapat paripurna pada Senin 29 April 2024.Budiono&nbsp;mengemukakan Raperda ini pun mendapat sambutan baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terutama sebagai antisipasi Kota Balikpapan sebagai beranda IKN."Sehingga DPRD dan Pemkot Balikpapan harus bersinergi untuk meluruskan program pembangunan yang mampu merespon perkembangan, perubahan teknologi, kondisi lingkungan serta kondisi sosial di masyarakat," jelas Budiono.Dalam hal ini, kata Budiono&nbsp;untuk reklame akan ditata ulang untuk estetika-nya, mengingat ke depan sebagai beranda IKN pasti banyak yang akan memasang iklan di Kota Balikpapan.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dprd-apresiasi-langkah-pemkot-balikpapan-terkait-larangan-reklame-rokok">DPRD Apresiasi Langkah Pemkot Balikpapan Terkait Larangan Reklame Rokok - ibukotakini.com</a></li></ul>Dalam penataan tersebut, Budi berharap reklame di Balikpapan bisa beralih ke papan iklan digital atau videotron&nbsp;sebagai juga sebagai penambah estetika kota."Tapi disini pelaku usaha reklame tidak semua siap untuk beralih ke videotron, maka akan dipertimbangkan lagi, mungkin akan kami tata untuk menjaga estetika kota," ujar Budi.Budi membayangkan, bila reklame beralih ke videotron, maka semua yang ada di Balikpapan bisa terpublikasi&nbsp;disana, sehingga pengujung yang baru ke Balikpapan bisa mengetahui seperti apa Kota Balikpapan."Tentu ini juga merupakan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan," tegas Budi.Raperda tersebut turut menjadi pembahasan dalam rapat paripurna ke 8 masa sidang ke 1 DPRD Balikpapan&nbsp;tahun 2024."Ini sudah disetujui, tinggal menunggu evaluasi dari Pj Gubernur lalu disahkan," ujarnya. (ADV/DPRD BALIKPAPAN)

MAS ADIT.png

Raperda Penyelenggaraan Reklame Kota Balikpapan Disahkan

Paripurna

Raperda ini pun mendapat sambutan baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terutama sebagai antisipasi Kota Balikpapan sebagai beranda IKN.