IBUKOTAKINI.COM - Tingginya angka pensiun setiap tahunnya di kota Balikpapan, menjadi tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot).&nbsp;Pasalnya, hal ini berdampak langsung pada berkurangnya jumlah aparatur sipil negara (ASN), sehingga kebutuhan formasi baru terus meningkat untuk menjaga stabilitas pelayanan publik.Kepala BKPSDM Balikpapan, Purnomo mengatakan bahwa dalam satu tahun rata-rata lebih dari 200 pegawai memasuki masa pensiun.Jumlah tersebut, kata dia, berasal dari akumulasi pegawai yang pensiun dengan kisaran 12 hingga 18 orang setiap bulannya."Kalau di hitung saja kita melaksanakan pelepasan setiap bulan itu rata-rata 12, 14 sampai 18 dalam satu bulan. Jika di kali setahun kan bisa sampai 200. Di situ kekurangan kita," terang Purnomo saat ditemui di Balai Kota Balikpapan, pada Jum'at (27/2/2026).Di sisi lain, rekrutmen ASN tidak digelar rutin setiap tahun. Akibatnya, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti sektor pendidikan dan kesehatan, mengusulkan tambahan formasi.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/bkn-evaluasi-kinerja-opd-balikpapan">BKN Evaluasi Kinerja OPD Balikpapan - ibukotakini.com</a></blockquote>Meski begitu, penambahan pegawai tidak bisa serta-merta dilakukan. Pemerintah daerah wajib memperoleh persetujuan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)."Harus dapat persetujuan formasi dari Menpan dulu. Nah, kalau persetujuannya sudah ada, baru bisa di laksanakan," ucapnya.Tak hanya bergantung pada restu pemerintah pusat, kemampuan keuangan daerah juga menjadi faktor penentu. Pada skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pembiayaan sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Pengajuan formasi baru dimungkinkan apabila proporsi belanja pegawai masih di bawah ambang batas 30 persen dari total anggaran daerah."Maka dari itu kita koordinasikan dengan TAPD, kalau TAPD bilang belanja pegawai masih di bawah 30 persen, kita bisa mengajukan. Karena kan batasannya dibawah 30 persen," sebutnya.Lebih lanjut, Purnomo turut menekankan, seluruh kebijakan pengadaan ASN harus berpijak pada regulasi yang berlaku.&nbsp;Jika tidak, pemerintah daerah berpotensi mendapat evaluasi dari Badan Kepegawaian Negara."Landasan kita yang pertama kan aturan. Karena kalau tidak sesuai nanti kita juga direview," imbuhnya. (Adv Diskominfo Balikpapan)

MAS ADIT.png

Kepala BKPSDM Balikpapan, Purnomo mengatakan bahwa dalam satu tahun rata-rata lebih dari 200 pegawai memasuki masa pensiun

WhatsApp Image 2026-02-27 at 15.10.47.jpeg

 Sektor Pendidikan dan Kesehatan Kekurangan FormasiIBUKOTAKINI.COM - Tingginya angka pensiun setiap tahunnya di kota Balikpapan, menjadi tantangan yang harus di

Ratusan ASN Pensiun Tiap Tahun di Balikpapan