IBUKOTAKINI.COM - Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir pembahasan APBD 2026. Penyampaian tersebut dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Hotel Grandsenyiur Balikpapan pada Jumat 28 November 2025.Melalui Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 ini dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Ketua Yono Suharman, Budiono, dan Muhammad Taqwa. Hadir pula Wakil Wali Kota Balikpapan, unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD, serta para tamu undangan.Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh anggota DPRD Balikpapan, Suwanto, ST. Ia membuka pandangannya dengan menyampaikan apresiasi atas jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang sebelumnya dipaparkan pada 24 November 2025.Fraksi PDI Perjuangan menyatakan enam hal strategis yang dinilai penting untuk memastikan APBD 2026 berjalan efektif, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.1. Optimalisasi Pendapatan Daerah sebagai Pilar KemandirianPeningkatan pendapatan daerah sebagai fondasi kemandirian fiskal. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diminta menggali potensi pendapatan secara maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/fraksi-golkar-sampaikan-pendapat-akhir-apbd-2026">Fraksi Golkar Sampaikan Pendapat Akhir APBD 2026 - ibukotakini.com</a></blockquote>2. Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Tepat SasaranFraksi meminta Pemkot lebih cermat dalam pengelolaan belanja daerah. Setiap program harus didukung kajian yang kuat dan perencanaan matang. PDIP juga mengingatkan agar Mandatory Spending tidak dilanggar, termasuk pengalokasian anggaran di bawah batas minimum atau tidak sesuai peruntukan.3. Tender Proyek yang Bersih dan BerintegritasUnit Layanan Pengadaan (ULP/UKPBJ) dan Pokja Pemilihan diminta menjaga profesionalisme dalam menetapkan pemenang tender. Evaluasi proyek harus dilakukan akurat, transparan, dan sesuai regulasi. Fraksi menekankan perlunya sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.4. Pengawasan Konstruksi yang ProfesionalManajemen Konstruksi (MK) diharapkan menjalankan pengawasan ketat pada setiap tahapan pembangunan. Ketepatan waktu, anggaran, dan mutu dinilai menjadi penentu kualitas proyek fisik yang berdampak langsung kepada masyarakat.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/tingkatkan-pad-dprd-minta-arah-wisata-balikpapan-lebih-visioner">Tingkatkan PAD, DPRD Minta Arah Wisata Balikpapan Lebih Visioner - ibukotakini.com</a></blockquote>5. Optimalisasi Penyerapan Anggaran oleh OPDFraksi PDIP mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat serapan anggaran agar program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.6. Persetujuan APBD dan Komitmen Pengawasan BerkelanjutanFraksi PDIP menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Komitmen untuk mengawal implementasi APBD melalui fungsi pengawasan legislatif menjadi penekanan utama.“Setelah mencermati secara seksama jawaban Saudara Wali Kota, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan,” ujar Suwanto.Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang mampu membawa Balikpapan menuju kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.“Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengemban amanah rakyat, demi terwujudnya Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam bingkai Madinatul Iman,” tutup Suwanto.&nbsp;(ADV/DPRD Balikpapan)

MAS ADIT.png

Sampaikan Pendapat Akhir, Fraksi PDIP Sebutkan 6 Poin Strategis

Fraksi PDIP.jpg

 IBUKOTAKINI.COM - Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir pembahasan APBD 2026. Penyampaian tersebut dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah