IBUKOTAKINI.COM - Akses sanitasi aman di Kota Balikpapan masih tertinggal. Data Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan, baru sekitar 11 persen warga yang menikmati layanan sanitasi layak. Mayoritas berada di kawasan pesisir, wilayah yang selama ini bergulat dengan keterbatasan air bersih dan fasilitas sanitasi.Kondisi tersebut mendorong Pemkot Balikpapan melibatkan Forum Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) secara lebih aktif dalam perencanaan dan penganggaran sektor air dan sanitasi.&nbsp;Pelibatan ini dinilai penting agar kebijakan yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.Di kawasan pesisir, persoalan air bersih dan sanitasi bukan cerita baru. Banyak keluarga masih mengandalkan sumber air terbatas, sementara fasilitas sanitasi belum menjangkau seluruh permukiman padat.&nbsp;Dalam situasi ini, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak karena berperan langsung mengurus kebutuhan air rumah tangga, kebersihan lingkungan, hingga kesehatan anak.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan, Murni, mengatakan pengalaman perempuan di tingkat rumah tangga menjadi modal penting dalam perumusan kebijakan.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pemkot-balikpapan-turunkan-reklame-tak-berizin-dan-menunggak">Pemkot Balikpapan Turunkan Reklame Tak Berizin dan Menunggak - ibukotakini.com</a></blockquote>“Perempuan tahu betul kesulitan akses air bersih dan sanitasi. Karena itu, keterlibatan mereka penting agar anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” kata Murni, dalam Multi Stakeholder Forum Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) di Ballroom Novotel Balikpapan pada Kamis (5/2/2026).Forum multipihak tersebut mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, hingga komunitas pesisir dengan satu tujuan, yakni menyamakan langkah memperbaiki layanan air minum, sanitasi, dan kebersihan atau water, sanitation, and hygiene (WASH), terutama di wilayah pesisir.Dia menyebut, data Pemkot Balikpapan menunjukkan tantangan yang masih besar. Akses sanitasi aman tercatat sekitar 11,4 persen, jauh dari target nasional 30 persen pada 2029.&nbsp;“Cakupan layanan air minum memang telah melampaui 77 persen, tetapi pengelolaan sampah baru mencapai 27,3 persen, sementara target 2029 ditetapkan sebesar 38 persen,” ucapnya.Selain itu, masih terdapat sekitar 135,62 hektare kawasan permukiman kumuh, yang sebagian besar berada di wilayah pesisir.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pemkot-balikpapan-putus-kontrak-rsu-sayang-ibu">Pemkot Balikpapan Putus Kontrak RSU Sayang Ibu - ibukotakini.com</a></blockquote>Menurut Murni, persoalan air dan sanitasi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor serta penganggaran yang lebih efisien dan inklusif, khususnya bagi kawasan yang selama ini tertinggal dari layanan dasar.“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi, terutama bagi wilayah pesisir yang membutuhkan perhatian lebih,” katanya.Melalui pendekatan yang lebih responsif gender, pihaknya berharap kebijakan air dan sanitasi ke depan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga.&nbsp;“Dengan perempuan dilibatkan sejak tahap perencanaan anggaran, pemerataan layanan air bersih dan sanitasi diharapkan kian berkelanjutan dan mendukung kenyamanan kota bagi semua,” pungkasnya. ***

MAS ADIT.png

Kepala Bappeda-Litbang Balikpapan, Murni dalam Multi Stakeholder Forum Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) di Ballroom Novotel Balikpapan pada Kamis (5/2/2026)

WhatsApp Image 2026-02-05 at 18.47.02.jpeg

 IBUKOTAKINI.COM - Akses sanitasi aman di Kota Balikpapan masih tertinggal. Data Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan, baru sekitar 11 persen warga yang menik

Sanitasi Aman Balikpapan Baru 11 Persen